Pemerintah daerah perlu menjaga inflasi bahan pokok. Pemda wajib mempelajari distribusi sehingga mengetahui adanya pengepulan barang. Kebanyakan pemda tidak tahu proses distribusi dari importir ke `retailer,"Bandung (ANTARA News) - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan otoritas fiskal harus dapat mendorong peran pemerintah daerah dalam turut menekan kontribusi inflasi di wilayah masing-masing dengan cara mempermudah jalur distribusi bahan pangan.
"Pemerintah daerah perlu menjaga inflasi bahan pokok. Pemda wajib mempelajari distribusi sehingga mengetahui adanya pengepulan barang. Kebanyakan pemda tidak tahu proses distribusi dari importir ke `retailer` sehingga penjual mematok harga seenaknya kepada masyarakat, akibatnya mendorong kontribusi inflasi," kata Aviliani saat menjadi pembicara dalam acara pelatihan wartawan ekonomi dengan tema Mengupas Ketentuan "Multilicense" Perbankan di Bandung, Sabtu.
Dia mengatakan menjaga inflasi daerah penting dilakukan agar inflasi nasional secara keseluruhan dapat dicapai dalam target asumsi APBN-P 2013 sebesar 7,2 persen.
"Distribusi bahan pokok dari importir sampai pasar itu panjang. Saya melihat pemerintah daerah Jawa Timur berhasil menguasai distribusi sehingga dia bisa memotong panjangnya distribusi itu sekaligus menekan harga bahan pokok, sehingga kontribusi inflasinya bisa ditekan," kata dia.
Selain itu pemerintah dan bank sentral dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebab semakin melemahnya nilai tukar maka harga bahan pangan akan melonjak naik. Hal itu, menurut Aviliani, disebabkan ketergantungan pangan nasional terhadap impor masih relatif tinggi.
Pada bagian lain dia juga mencermati ketidaktahuan masyarakat terhadap harga-harga sembilan bahan pokok di pasaran. Hal itu, kata Aviliani, harus diminimalkan dengan upaya sosialisasi harga.
"Kalau perlu harga-harga sembako setiap hari ditaruh di pasar. Dan saya kira upaya Bulog membuat supermarket khusus bahan pokok itu harus didukung, agar bisa menciptakan daya saing bagi pasar, sehingga pasar tidak menetapkan harga sembako seenaknya kepada masyarakat," ujar dia.
(R028/T007)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
