"Itu belum jadi agenda internal Komisi I. Saya rasa pada saat ini belum dijadwalkan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Sebab, kata dia, dalam membentuk Panja Netralitas TNI dibutuhkan persetujuan dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.
"Karena perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi kalau pembentukan panja harus bulat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebut pembentukan Panja juga harus melihat dinamika yang berkembang, serta menemukan adanya indikasi terkait ketidaknetralan TNI jelang Pemilu 2024.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR usulkan Panja Netralitas TNI
Baca juga: Panglima TNI tekankan 5 poin netralitas prajurit pada Pemilu 2024
"Kalau, misalkan, Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Lantas indikasi tidak netral apa, kan tentu harus ada itu," ucapnya.
Sehingga, lanjut dia, pembentukan Panja Netralitas TNI diharapkan dapat dipastikan membawa solusi dan manfaat bagi publik. "Bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan pemilu," kata dia.
Sebelumnya, Selasa (7/11), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia menyebut Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.
"Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya. Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu pak," ujarnya.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
