"Visi Indonesia 2045 tidak akan terwujud tanpa adanya penduduk yang sehat, berdaya tahan, dan cukup kompetitif untuk diklasifikasikan sebagai modal," katanya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa bonus demografi juga tidak bisa terealisasi jika saat ini prevalensi stunting masih stagnan di angka 21,6 persen, angka kematian ibu mencapai 173 orang per 100 ribu kelahiran, perokok mencapai 71 persen dari populasi laki-laki, dan 8 dari 10 orang meninggal karena penyakit tidak menular.
Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dalam menangani masalah kesehatan di Tanah Air, utamanya pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri.
"Bank Dunia memprediksi Indonesia berpeluang menjadi negara ekonomi maju dalam satu dasawarsa. Namun, semua situasi ini akan sulit terwujud apabila kesehatan masyarakat terpinggirkan dari agenda pembangunan," ujarnya.
Baca juga: Kadin: SDM yang cerdas dan berkarakter jadi modal utama Indonesia Emas
Baca juga: Kesehatan mental dan Indonesia Emas
Diah menyampaikan situasi pandemi semestinya menjadi refleksi untuk memperbaiki banyak pekerjaan rumah dan menyempurnakan sistem kesehatan nasional, utamanya keadilan terhadap akses layanan kesehatan di sejumlah daerah, khususnya kelompok masyarakat rentan.
"Populasi atau masyarakat seharusnya menjadi fokus utama pembangunan kesehatan. Para pembuat kebijakan perlu mendengar suara dan aspirasi masyarakat rentan dalam pembangunan kesehatan," katanya.
Isu kesehatan beserta interseksionalitasnya yang mencakup persoalan gender, iklim, kerentanan, kemiskinan, inklusivitas, bahkan keragaman masyarakat, ujarnya, menjadi aspek yang saling mempengaruhi dalam pembangunan kesehatan nasional.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan diskusi publik, bukti ilmiah, dan pandangan ahli, serta pelibatan publik yang bermakna untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang kompleks.
"Pendekatan sektor kesehatan selama ini terlalu medis dan teknis serta kurang terhubung dengan sektor pembangunan lainnya, karena hanya dibicarakan oleh orang-orang yang mengerti kesehatan. Padahal kesehatan seharusnya berfokus pada kebutuhan masyarakat," kata Diah.
Kementerian Kesehatan terus berupaya melakukan pemerataan akses kesehatan di dalam negeri, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui digitalisasi layanan kesehatan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Tony Blair Institute (TBI) pada Senin (6/11).
Kerja sama tersebut untuk memperbaharui Strategi Transformasi Kesehatan Digital atau Digital Health Transformation Strategy (DHTS) 2025-2029, agar selaras dengan peta jalan pembangunan nasional dan mempersiapkan masa depan sistem perawatan kesehatan yang lebih sesuai dengan perkembangan tren kesehatan.
DHTS menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh rakyat Indonesia ditargetkan menerima pelayanan kesehatan bermutu tanpa terkecuali.
Baca juga: Indonesia Emas, Pemerintah pacu kerja sama universitas dan Pentahelix
Pewarta: Cahya Sari
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
