"Setelah disahkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia," kata Kunta Wibawa Dasanugraha di Jakarta, Senin.
Kunta, melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI mengatakan RIBK diacu oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program Kesehatan di wilayah masing-masing.
Ia mengatakan RIBK menjadi haluan dari enam pilar Transformasi Kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia yang harus terus dibangun untuk memenuhi aspek peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas, bermutu, dan setara.
Baca juga: Wali Kota Denpasar: Penyebaran nyamuk Wolbachia tunggu Kemenkes
Baca juga: Pakar sebut gaya hidup yang buruk sebabkan pergeseran tren diabetes
Sekjen Kunta mengatakan enam pilar Transformasi Kesehatan dapat ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
Enam pilar yang dimaksud adalah layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan.
Dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (7/11), Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terdapat 101 delegasi dalam UU Kesehatan yang harus masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
RPP tersebut berkaitan dengan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, serta sistem informasi kesehatan.
RPP tersebut juga mengatur tentang penyelenggaraan teknologi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, dan
pembinaan serta pengawasan.
Selain itu, UU Kesehatan juga diterapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden sebanyak dua aturan. Pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional.
Rancangan Perpres yang kedua, adalah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antar kementerian/lembaga untuk penguatan sistem kesehatan nasional.
Sedangkan UU Kesehatan yang harus masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terdiri atas lima ketentuan, yakni sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, Imunisasi, keselamatan pasien, standar pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan.
"Kalau di pemerintahan, ini maksanya sudah tidak karuan, karena bisanya PP selesai 2 sampai 3 tahun, kita mau coba bereskan ini 3 bulan," katanya.*
Baca juga: Pakar: 70 persen orang Indonesia tak sadar dirinya mengidap diabetes
Baca juga: Kemenkes minta masyarakat aktif kampanyekan pencegahan TBC
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
