Negara-negara demokratis dan progresif harus berjuang melestarikan hukum kemanusiaan internasional guna mencegah barbarisme menyebar di duniaBogota, Athena (ANTARA) - Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan rencana Bogota mengirimkan usul kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka penuh.
"Kolombia akan mengajukan proposal kepada PBB agar Palestina diterima sebagai negara seutuhnya," tulis Petro dalam X pada Senin.
Petro menyertakan video yang disebutnya pembantaian oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza.
Dia juga menyatakan Kolombia akan berhenti membeli senjata dari negara-negara yang menentang atau abstain dalam resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Itu artinya Kolombia tidak akan membeli senjata dari negara-negara seperti AS, Prancis, dan Inggris--tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB--yang menentang gencatan senjata, serta Jepang.
Kolombia juga tidak akan membeli senjata dari Albania, Brazil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss, yang abstain dari resolusi itu.
“Negara-negara demokratis dan progresif harus berjuang melestarikan hukum kemanusiaan internasional guna mencegah barbarisme menyebar di dunia,” kata dia.
Baca juga: Staf Deplu AS tuduh Biden "sebarkan informasi salah" konflik Palestina
Petro juga mempublikasikan hasil pemungutan suara negara-negara di PBB yang menyatakan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Lihatlah di pihak mana Kolombia berada, lihat apakah mayoritas dunia tidak mencari keadilan, lihat apakah Kolombia tidak ikut dalam perjuangan itu,” ujar dia.
Sebelumnya, Petro menyatakan Kolombia akan aktif bergabung dengan pengaduan yang akan diajukan oleh Aljazair kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu, atas tuduhan kejahatan perang.
Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Alvaro Leyva akan bertemu dengan Jaksa ICC Karim Khan untuk membicarakan masalah ini.
Petro turut mengutuk keras serangan Israel di Jalur Gaza setelah Hamas masuk wilayah Israel.
Sementara itu di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina.
Tajani menyatakan bahwa Italia mengakui Otoritas Palestina, yang dipimpin Mahmoud Abbas, sebagai satu-satunya entitas sah yang memerintah negara Palestina di masa depan.
Baca juga: Israel akui meningkatnya tekanan internasional atas perangnya di Gaza
"Kami siap melakukan bagian kami jika diminta. Italia, dengan kredibilitasnya di Timur Tengah, dapat memainkan peran penting dalam solusi dua negara,” kata dia seperti dilaporkan ANSA.
Tajani juga menegaskan kembali dukungan penuh terhadap hak Israel dalam mempertahankan diri dan menekankan bahwa sandera di tangan Hamas harus dibebaskan tanpa syarat.
"Italia berada di garis depan dalam membantu penduduk sipil di Gaza," kata dia.
Ketika serangan Israel di Jalur Gaza memasuki hari ke-38, sedikitnya 11.180 warga Palestina terbunuh, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak dan perempuan, sementara lebih dari 28.200 lainnya terluka, kata otoritas Palestina.
Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, juga rusak atau hancur akibat serangan udara dan darat yang tiada henti yang dilancarkan Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung sejak bulan lalu tersebut.
Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel hampir 1.200.
Baca juga: Sunak: Hanya solusi dua negara jawaban untuk konflik Israel-Palestina
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
