"Bolak-balik kami mengusulkan tolong diseriuskan 'link and match' yakni program pemerintah sejak tahun 2019," kata Bambang dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.
Bambang menilai adanya "link and match" ini terhitung adanya peningkatan relevansi antara dunia pendidikan dan lapangan kerja.
Menurut dia, adanya "link and match" adalah untuk menyesuaikan lulusan dengan dunia industri, bukan hanya mengandalkan ijazah namun kompetensi.
Baca juga: Jaktim buka 3.000 lowongan dalam bursa kerja
Dia menyayangkan kurangnya pemerintah mengoptimalkan kegiatan yang berbasis teknologi digital. Salah satunya pelatihan kerja yang terbilang ketinggalan zaman.
"Banyak angkatan muda yang menganggur dan menguasai 'handphone.' namun tidak memahami untuk memanfaatkan teknologi digital," tuturnya.
Dia juga menyayangkan pemerintah belum secara efektif menekan pengangguran. "Saya usul supaya dalam menanggulangi pengangguran ada target yang konkret sekian persen per tahunnya," ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai program "link and match" antara pendidikan vokasi dan industri jadi alternatif solusi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) siap kerja.
Baca juga: Pemkot Jakbar sediakan 4.247 lowongan pada bursa kerja di Tambora
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menjawab pertanyaan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta menyatakan, pihaknya tengah menggencarkan sejumlah penanganan pengangguran Jakarta.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membentuk tenaga kerja mandiri, bursa kerja (job fair), bazar, pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan pengembangan sistem informasi pasar kerja," ujar Heru.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022.
Sedangkan, penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
