Amerika Serikat, Rusia dan Inggris memilih untuk abstain dalam pemungutan suara Rabu mengenai resolusi yang dirancang oleh Malta. Sementara 12 anggota sisanya memberikan suara mendukung.
Dewan beranggotakan 15 negara tersebut berupaya mengatasi kebuntuan, setelah empat upaya sebelumnya gagal untuk mengadopsi resolusi yang juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
Kebuntuan di dewan tersebut sebagian besar berpusat pada apakah akan menyerukan jeda kemanusiaan atau gencatan senjata.
Sebuah jeda umumnya dianggap kurang formal dan lebih pendek dibandingkan gencatan senjata, yang harus disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.
Amerika Serikat mendukung jeda, sedangkan Rusia mendorong gencatan senjata.
Rusia gagal dalam upayanya pada menit-menit terakhir untuk mengubah resolusi yang menyerukan gencatan senjata yang mengarah pada penghentian permusuhan seutuhnya.
Rusia abstain karena tidak ada seruan untuk segera melakukan gencatan senjata, kata Duta Besar Vassily Nebenzia kepada dewan.
Resolusi itu merupakan upaya kelima DK PBB dalam bertindak sejak Israel mengatakan militan Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang dalam serangan mendadak pada 7 Oktober. Resolusi tersebut juga tidak mengutuk serangan Hamas – yang menjadi perdebatan bagi sekutu Israel, yaitu AS dan Inggris.
“Pada akhirnya, Amerika Serikat tidak dapat memberikan suara ‘ya’ pada sebuah teks yang tidak mengutuk Hamas – atau menegaskan kembali hak semua negara anggota untuk melindungi warga negaranya dari serangan teroris,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan tersebut.
Inggris juga abstain karena tidak ada kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober.
Dewan tersebut menyerukan "perlunya jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan."
Israel telah berjanji untuk memusnahkan Hamas, yang menguasai Gaza, menyerang daerah kantong berpenduduk 2,3 juta jiwa itu melalui serangan udara, melakukan pengepungan dan menyerang dengan tentara dan tank. Pejabat kesehatan Gaza, yang dinilai dapat diandalkan oleh PBB, mengatakan sekitar 11.500 warga Palestina dipastikan tewas.
"Hamas telah tertanam kuat di kalangan penduduk sipil di Gaza. Namun, posisi kami sudah jelas pada tingkat tertinggi: tindakan Hamas tidak mengurangi tanggung jawab Israel untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah di Gaza," kata Thomas-Greenfield.
Dewan Keamanan berupaya empat kali dalam dua pekan pada Oktober untuk mengambil tindakan. Rusia gagal dua kali untuk mendapatkan suara minimum yang diperlukan, Amerika Serikat memveto resolusi yang dirancang oleh Brasil, dan Rusia serta China memveto resolusi yang dirancang oleh AS.
Resolusi yang diadopsi pada Rabu itu menuntut kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak.
Resolusi ini juga menyerukan kepada semua pihak untuk tidak menghalangi warga sipil di Gaza untuk mendapatkan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, menyambut baik pemberian bantuan awal yang terbatas, namun menyerukan agar bantuan tersebut ditingkatkan.
Setelah kebuntuan Dewan Keamanan bulan lalu, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara mengadopsi pada 28 Oktober, dengan hasil 121 suara mendukung untuk sebuah resolusi yang dirancang oleh negara-negara Arab yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan menuntut akses bantuan ke Jalur Gaza, serta perlindungan terhadap warga sipil.
Sumber: Reuters
Baca juga: DK PBB kembali bersidang untuk keenam kalinya bahas situasi Gaza
Baca juga: China: Prioritas mendesak adalah hentikan pertempuran di Gaza
Baca juga: Konflik Gaza jadi fokus China selama menjabat ketua Dewan Keamanan PBB
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
