Menurut siaran pers dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Kamis, pemerintah melaksanakan bimbingan teknis mengenai penyediaan layanan Puspaga dari 9 sampai 10 November 2023 dalam upaya mendorong pembentukan Puspaga di empat kabupaten yang ada di Pulau Sumba.
Kegiatan bimbingan teknis tersebut membuahkan komitmen pembentukan Puspaga Harmoni di Kabupaten Sumba Barat Daya, Puspaga Naringi di Kabupaten Sumba Barat, Puspaga Integrasi dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Sumba Tengah, dan Puspaga Muhang Pahang di Kabupaten Sumba Timur.
Keempat Puspaga di Pulau Sumba itu akan bersinergi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada keluarga serta membantu mewujudkan kabupaten layak anak.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rohika Kurniadi Sari menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak antara lain dapat dilakukan melalui Puspaga.
"Di NTT, khususnya Sumba, masih memerlukan penguatan, pengembangan, serta perluasan cakupan untuk peningkatan kemampuan keluarga dalam hal kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak agar proses standardisasi lembaga layanan yang tersedia dapat segera dilakukan," katanya.
Rohika juga mengatakan bahwa saat ini telah sudah ada 258 unit layanan Puspaga di 16 provinsi dan 213 kabupaten/kota, 102 ruang bermain ramah anak di 73 kabupaten/kota, dan enam layanan penitipan anak di kementerian/lembaga dan perusahaan di Indonesia.
Baca juga:
Pemerintah siapkan Puspaga untuk pendampingan masalah keluarga
Lampung berupaya sediakan layanan konsultasi keluarga di desa
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023
