Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyampaikan keinginannya agar Palangka Raya, Kalimantan Tengah dapat segera menjadi Kota Lengkap.
"Palangka Raya dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah mencapai 88 persen, sehingga tersisa 12 persen lagi untuk selesai. Harapan saya tahun ini Palangka Raya menjadi Kota Lengkap," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Capaian PTSL Kota Semarang 99 persen
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Capaian PTSL Kota Semarang 99 persen
Hal itu Hadi Tjahjanto sampaikan usai menyerahkan sebanyak 10 sertifikat Program PTSL kepada para warga di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya.
Estimasi jumlah bidang tanah di Palangka Raya yang ditargetkan adalah 222.070 bidang. Untuk realisasinya, tanah yang telah terdaftar adalah 197.300 bidang (88 persen), tanah yang telah bersertipikat 165.102 bidang (74 persen) dan sisa tanah belum terdaftar 24.770 bidang (12 persen).
Baca juga: Menteri ATR serahkan sertifikat tanah PTSL "door to door"
Baca juga: Menteri ATR serahkan sertifikat tanah PTSL "door to door"
Adapun yang dimaksud dengan Predikat Kota Lengkap adalah suatu daerah yang telah dipetakan seluruh bidang tanahnya serta dilengkapi validitas dokumen spasial dan yuridis.
"Artinya seluruh bidang tanah semua sudah terdaftar, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada saling mencaplok (tanah)," terangnya.
Baca juga: Menteri ATR deklarasikan Metro Lampung kota lengkap pertama Sumatera
Baca juga: Menteri ATR deklarasikan Metro Lampung kota lengkap pertama Sumatera
Kemudian Hadi menegaskan, apabila tanah-tanah ini sudah semuanya terdaftar dan datanya diunggah secara digital serta akurat, maka tidak ada lagi mafia tanah.
"Artinya negara/pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman mafia tanah," jelas Menteri ATR/BPN kepada awak media.
Baca juga: Menteri ATR ungkap pencapaian PTSL 80 persen dari target
Baca juga: Menteri ATR ungkap pencapaian PTSL 80 persen dari target
Selain itu dia menjelaskan, bagi warga yang telah menerima sertifikat tersebut apabila ingin berusaha pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka sudah dijamin dan bisa mendapatkan pinjaman dari bank.
Penjabat Wali Kota Hera Nugrahayu mengatakan, untuk menyelesaikan 12 persen dari sisa target PTSL di kota setempat pihaknya siap mengoptimalkan kolaborasi bersama jajaran BPN.
"Kita juga akan meningkatkan kualitas data agar update (diperbaharui) dan dikolaborasikan bersama antara pemerintah kota dan BPN, sehingga berbagai permasalahan seperti konflik agraria dapat diminimalisir," tuturnya.
Baca juga: Wapres serahkan 102 sertifikat tanah PTSL kepada masyarakat Papua
Baca juga: Pemkab Bekasi bebaskan biaya BPHTB pemohon PTSL
Baca juga: Wapres serahkan 102 sertifikat tanah PTSL kepada masyarakat Papua
Baca juga: Pemkab Bekasi bebaskan biaya BPHTB pemohon PTSL
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2023