Kedatangan kami mewakili Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong pengelolaan potensi EBT di Sulbar.
Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk membahas pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Sulbar.

"Kedatangan kami mewakili Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong pengelolaan potensi EBT di Sulbar," kata Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir, melalui rilis yang diterima di Mamuju, Minggu.

Pada pertemuan itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar didampingi JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyahdi sementara Direksi PLN diwakili Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Weddy Bernadi Sudirman serta Vice President Energi Hidro PLN Pusat Hendro Prasetyawan.

Kepala Dinas ESDM Sulbar menyampaikan pentingnya pengelolaan potensi EBT, agar segera diimplementasikan dalam pembangunan pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"Saya berharap potensi EBT ini dapat dimasukkan dalam revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun ini, sehingga pembangunan PLTA dapat dimulai pada tahun depan," ujar Amir.

Pembangunan pembangkit listri EBT di Sulbar, menurut Amir, akan menjawab segala persoalan pemadaman bergilir yang dialami masyarakat Sulawesi, karena kurangnya debit air di pembangkit listrik yang berada di provinsi lain.

"Sulbar memiliki keunggulan dengan sungai-sungai yang memiliki debit air yang konsisten, tidak terpengaruh oleh kekeringan yang panjang," katanya pula.

Ia menyampaikan bahwa ada enam perusahaan yang berkeinginan membangun pembangkit listrik EBT di Sulbar.

Namun, kata Amir, hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan kuota untuk pembangunan PLTA di daerah itu.

Pemprov Sulbar berharap, PLN segera melakukan pelelangan PLTA di Mamuju dan melibatkan swasta dalam proyek Independent Power Producer (IPP) pembangkit EBT di daerah itu.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar menekankan keseriusan pemerintah pusat dan PLN, mendukung pengembangan pembangkit EBT serta memberikan kepercayaan kepada para investor yang mengalami penurunan kepercayaan kepada pemerintah provinsi akibat lambannya progres usulan investasi mereka.

Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Weddy Bernadi Sudirman menyampaikan, saat ini PLN bersama Kementerian ESDM sedang menyusun revisi RUPTL.

Mengingat potensi EBT di Sulbar, Weddy Bernadi Sudirman berjanji akan segera berkoordinasi dengan IUP Makassar untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Ia menyampaikan komitmen PLN dan pemerintah untuk mendukung Net Zero Emission pada 2060.

"Kami berharap, pemerintah provinsi membuat regulasi yang melarang perambahan hutan di wilayah tangkapan hujan sungai untuk PLTA yang akan dilelang atau dibangun di Sulbar," kata Weddy Bernadi Sudirman.

Sedangkan, Vice President Energi Hidro PLN Pusat Hendro Prasetyawan juga menyampaikan, PLN akan membangun "backbone" dengan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung permintaan daya yang semakin meningkat dari sektor industri di regional Sulawesi.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan IUP PLN Makassar untuk mengoordinasikan permintaan Pemprov Sulbar dalam pengembangan sektor energi di wilayah tersebut," ujar Hendro Prasetyawan.
Baca juga: IESR: Pengakhiran dini PLTU langkah awal kembangkan energi terbarukan
Baca juga: Ekonom: Indonesia perlu tarik investasi EBT di forum KTT APEC

Pewarta: Amirullah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023