Penganugerahan pelayanan publik akan diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana, prasarana ramah kelompok rentan, dan penyelenggara MPP terbaik, kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain itu, Menpan RB Azwar Anas akan menyerahkan penghargaan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.
“Untuk mendorong persaingan positif antarinstansi, Kemenpan RB melakukan pemantauan, evaluasi, dan kompetisi,” katanya.
Penyelenggaraan KIPP Tahun 2023 sangat spesial karena bertepatan dengan momentum 10 tahun gerakan One Agency One Innovation dan KIPP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014. Penerima penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 tidak hanya berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, tetapi juga dari BUMN dan BUMD.
Diah menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun ini berbeda, karena dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa.
Baca juga: Kemenpan RB gandeng UID Bali percepat digitalisasi pemerintahan
Baca juga: Kemenpan RB gandeng swasta dukung digitalisasi ASN
Hal tersebut dilakukan agar setiap instansi pemerintah dan BUMN juga dapat berbenah dan menggunakan instrumen ini untuk mengukur kinerja layanan pada lingkupnya.
Sementara dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) MPP, Diah menyampaikan bahwa monev ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek sejauh mana dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi di kabupaten dan kota yang memiliki MPP.
Tak hanya itu, monev juga untuk mendapatkan informasi terkait kepuasan masyarakat terhadap kehadiran MPP dan kelengkapan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, sistem monev ini menggabungkan konsep balanced scorecard dan konsep servqual.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 12 pemerintah daerah juga akan meresmikan MPP secara serentak. Di antaranya yaitu Kabupaten Bengkalis, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Polewali Mandar, serta Kabupaten Ngada.
Peresmian tersebut akan menambah jumlah MPP yang tersebar di Indonesia yakni 175 MPP.
“Besok, kita juga akan menyaksikan peresmian sebanyak 12 MPP secara serentak, sehingga dengan demikian telah terbentuk sebanyak 175 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kemenpan RB selaku pembina pelayanan publik juga terus memastikan reformasi berdampak yang langsung bisa dirasakan masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik.
Inovasi dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Di mana pelayanan publik perlu melakukan penyesuaian ke arah yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan fleksibel yang dapat memberikan warna baru dalam pelayanan publik tersebut.
Sebagai bentuk pengembangan inovasi dan dalam rangka untuk mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, Menteri Anas juga direncanakan akan meluncurkan platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
JIPPNas hadir sebagai knowledge management system yang juga menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional.
“Website JIPPNas akan menampilkan 2.928 data inovasi yang berasal dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovative Goverment Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNAS menjadi rujukan nasional terkait praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Nasional,” ungkap Diah.
Masyarakat juga dapat menyaksikan langsung kegiatan ini melalui kanal Youtube Kementerian PANRB pada pukul 09.00 WIB.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
