Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengatakan hingga saat ini jumlah hibah yang telah diterima pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Yogyakarta mencapai 65 juta dolar AS. Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, usai memberikan pengarahan dalam konsultasi publik DPR dengan UI di Depok, Kamis, dengan demikian jumlah pembiayaan dari luar negeri untuk rekonstruksi Yogyakarta mencapai sekitar 126 juta dolar AS. "Kita sudah dapat dari bilateral dan multilateral. Itu hampir 126 juta dolar AS, termasuk dari relokasi pinjaman," kata Paskah. Pada 3 Juli lalu, Presiden Yudhoyono telah menyerahkan DIPA untuk rekonstruksi Yogyakarta senilai Rp1,2 triliun. Dana untuk merupakan tahap pertama dari anggaran rekonstruksi pada 2006 sebesar Rp6 triliun. Sementara itu, terkait dengan rencana aksi untuk rekonstruksi Yogyakarta, dia menjelaskan hambatan yang dialami adalah adanya perbedaan data jumlah rumah rusak yang cukup signifikan. Menurut data awal, jumlah total rumah rusak mencapai 358.694 unit yang terdiri atas, jumlah rumah roboh 75.315, rusak berat 116,211, dan yang rusak ringan 167.168. Jumlah kerugian dari bencana itu diprediksi mencapai Rp29,2 triliun. "Namun rencananya sudah ada," jelasnya. Sedangkan terhadap dana bencana yang diharapkan Menko Kesra mencapai Rp3,2 triliun, Paskah menjelaskan mengingat keterbatasan APBN, pemerintah akan melakukan pengajuan kenaikan secara bertahap. Saat ini dana bencana yang diambil dari dana cadangan umum APBN hanya tersisa Rp100 miliar dari jumlah semula Rp500 miliar. "Jadi kita mintakan untuk tahun ini dalam APBN Perubahan sekitar Rp1,5 triliun," katanya. Dia menambahkan terhadap wacana pengadaan asuransi untuk korban bencana, hal itu masih akan dibahas dalam RUU bencana alam. "Untuk beberapa hal asuransi itu sudah ada. Tapi untuk masyarakat luas terutama dari kelas menengah itu belum disosialisasikan," jelasnya. Bahkan, menurutnya, jika perlu ada tambahan subsidi dari APBN untuk pos subsidi itu. (*)

Copyright © ANTARA 2006