meningkatkan peran energi baru terbarukan dan mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari fossil fuel
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Indonesia sedang membangun blended finance untuk mendukung transisi energi ke energi baru terbarukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim

"Kita sedang membentuk country platform dan membangun blended finance di dalam rangka untuk makin meningkatkan peran energi baru terbarukan dan mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari fossil fuel," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Hajatan Politik Dan Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis.

Dengan mengakselerasi transisi energi ke energi baru terbarukan, ekonomi Indonesia diharapkan bisa tetap tumbuh tinggi namun emisi karbon yang berasal dari energinya semakin menurun.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menekankan selain agenda ekonomi atau tahun politik, sesungguhnya Indonesia dan dunia sedang serius menghadapi ancaman perubahan iklim (climate change), dan hal itu membutuhkan berbagai respons dari sisi instrumen fiskal.

Untuk itu, Kementerian Keuangan aktif melakukan engagement dan membantu membangun fondasi bagi antisipasi dampak perubahan iklim yang luar biasa bagi umat manusia, antara lain mulai dari langkah-langkah untuk membangun bursa karbon dan memperkenalkan pajak karbon secara bertahap.

Kementerian Keuangan juga aktif terlibat di dalam negosiasi internasional guna mendapatkan dukungan global bagi agenda penurunan emisi karbon di Indonesia seperti mekanisme transisi energi.

Indonesia telah membentuk Country Platform Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk membiayai transisi energi menggunakan mekanisme blended finance. Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai akumulasi dari transaksi bursa karbon saat ini telah mencapai lebih dari Rp29,45 miliar sejak diluncurkan pada 26 September 2023.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif menuju net zero emission dalam pembangunan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah-swasta, green sukuk (obligasi), dan blended finance misalnya SDG Indonesia One.

Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal melalui penjaminan pemerintah, fasilitas panas bumi dan perjanjian pinjaman subsidiary.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan Country Platform Mekanisme Transisi Energi akan mengakselerasi proses pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Ia menyebutkan platform tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya membuat pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan, resilien, inklusif, dan transparan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebelumnya pada 2018 Indonesia telah menerbitkan platform pendanaan SDG Indonesia One di bawah pengelolaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 3,3 miliar dolar AS dari 35 mitra.

Indonesia juga telah menerbitkan obligasi hijau dan obligasi hijau berbasis syariah atau sukuk sejak 2018 yang telah memobilisasi dana hingga 5 miliar dolar AS.


Baca juga: Penawaran awal obligasi hijau Bank Mandiri "oversubscribed" 3,74 kali
Baca juga: Citi fasilitasi penerbitan obligasi hijau perdana Pertamina Geothermal
Baca juga: Menkeu lihat situasi pasar sebelum terbitkan obligasi hijau di 2023

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023