KPU Kota Jakpus prioritaskan GOR jadi gudang logistik Pemilu 2024

 

"Kita memanfaatkan GOR kecamatan  karena  lebih leluasa untuk mengorganisir logistik yang ada. Kita itu paling besar di antara kecamatan-kecamatan lain, maka kita prioritaskan pakai GOR agar jangan sampai crowded (penuh sesak)," kata Ketua KPU Jakarta Pusat, Efni Adniansyah saya dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Efni menyebut DKI memiliki perbedaan signifikan dengan provinsi lainnya, karena setiap kecamatan di DKI Jakarta memiliki banyak tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga KPU Kota Jakarta Pusat memerlukan tempat yang cukup luas untuk menampung kotak suara dari TPS dan untuk melakukan rekapitulasi berjenjang.

Adapun kondisi GOR yang berada di wilayah Jakarta Pusat, kata Efni ada tiga yang dalam tahap perbaikan yakni di Kecamatan Kemayoran, Johar Baru, dan Sawah Besar. Selain GOR, KPU Kota Jakarta Pusat juga mempertimbangkan untuk memanfaatkan kantor kecamatan sebagai tempat penyimpanan logistik.

"GOR Kecamatan Kemayoran  progres pembangunannya sudah 70 persen kebetulan juga itu bersamaan dengan GOR Johar Baru, jadi bareng dan  masa selesainya juga sama di pertengahan Desember atau minggu ketiga Desember sehingga memungkinkan kita untuk menggunakannya," ujar Efni.

Efni memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma dan jajaran KPU DKI ataupun pusat untuk mempersiapkan gudang logistik demi kelancaran Pemilu 2024.

Selain luas, yang menjadi pertimbangan KPU Kota Jakarta Pusat yaitu keamanan dan cuaca Jakarta. Hal itu mengingat awal musim hujan diprediksi mulai Desember 2023.

"Insyaallah dengan koordinasi yang berjalan bisa dilaksanakan karena logistik kita dorong dari kita supaya gudang tidak ada masalah ketika sudah ada. Sehingga Pemilu 2024 menjadi pesta menyenangkan, bukan pesta menangis," ucap Efni.

Adapun KPU DKI Jakarta menargetkan gudang logistik untuk tempat rekapitulasi Pemilu Serentak 2024 selesai pada 1 Desember 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ikut terlibat aktif membantu KPU DKI mencari lokasi-lokasi  yang tepat sebagai tempat rekapitulasi suara.

Namun, aset Pemprov DKI Jakarta terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dengan dinas-dinas yang memiliki fasilitas serupa dengan GOR.