Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi fasilitas bagi warga dengan disabilitas yang akan memilih pada Pemilu Serentak 2024.
Saat kunjungan kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, Risma mengatakan fasilitas bagi warga difabel harus disiapkan oleh KPU agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
"Sudah kami diskusikan, ya, sejak setahun yang lalu. Kami hanya meminta karena kami bukan penyelenggara," kata Risma.
Dia menambahkan bahwa permintaan fasilitas bagi difabel pemilih itu salah satunya ialah surat suara dengan huruf braille.
Namun demikian, menurut Risma, huruf Braille itu hanya bisa dimengerti oleh penyandang disabilitas yang sekolah dan belajar huru Braille.
Baca juga: Kemendagri apresiasi deklarasi akses pemilu ramah disabilitas
"Meskipun yang tidak sekolah itu bisa mendengar, akan tetapi untuk kertas suara pileg cukup rumit dimengerti oleh mereka, karena sangat banyak yang harus mereka urusi," jelas Risma.
Dia menambahkan bahwa surat suara pilpres tidak serumit pileg, khususnya bagi warga difabel, karena pada surat suara pilpres terdapat lebih sedikit pilihan daripada surat suara pileg.
Selain itu, akses bagi difabel pemilih dalam pemilu bisa pula diatasi dengan ditemani pemandu pada saat pemilihan.
Menurut Risma, penyandang disabilitas di desa-desa sudah cukup sulit dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga, untuk memberikan hak suara yang berlangsung sekali dalam lima tahun harus mendapat lebih banyak perhatian dari penyelenggara pemilu.
"Kami pernah memberi bantuan kursi roda ke penyandang disabilitas, namun ternyata rumah mereka dekat dengan tepi jurang. Jadi, ini masih harus dipikirkan bersama untuk kehidupan disabilitas yang lebih layak dan baik," ujar Risma.
Baca juga: PPP beri peluang difabel maju sebagai calon anggota legislatif
Saat kunjungan kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, Risma mengatakan fasilitas bagi warga difabel harus disiapkan oleh KPU agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
"Sudah kami diskusikan, ya, sejak setahun yang lalu. Kami hanya meminta karena kami bukan penyelenggara," kata Risma.
Dia menambahkan bahwa permintaan fasilitas bagi difabel pemilih itu salah satunya ialah surat suara dengan huruf braille.
Namun demikian, menurut Risma, huruf Braille itu hanya bisa dimengerti oleh penyandang disabilitas yang sekolah dan belajar huru Braille.
Baca juga: Kemendagri apresiasi deklarasi akses pemilu ramah disabilitas
"Meskipun yang tidak sekolah itu bisa mendengar, akan tetapi untuk kertas suara pileg cukup rumit dimengerti oleh mereka, karena sangat banyak yang harus mereka urusi," jelas Risma.
Dia menambahkan bahwa surat suara pilpres tidak serumit pileg, khususnya bagi warga difabel, karena pada surat suara pilpres terdapat lebih sedikit pilihan daripada surat suara pileg.
Selain itu, akses bagi difabel pemilih dalam pemilu bisa pula diatasi dengan ditemani pemandu pada saat pemilihan.
Menurut Risma, penyandang disabilitas di desa-desa sudah cukup sulit dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga, untuk memberikan hak suara yang berlangsung sekali dalam lima tahun harus mendapat lebih banyak perhatian dari penyelenggara pemilu.
"Kami pernah memberi bantuan kursi roda ke penyandang disabilitas, namun ternyata rumah mereka dekat dengan tepi jurang. Jadi, ini masih harus dipikirkan bersama untuk kehidupan disabilitas yang lebih layak dan baik," ujar Risma.
Baca juga: PPP beri peluang difabel maju sebagai calon anggota legislatif
Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
