"Perusahaan pelat merah milik pemerintah tidak hanya mencari untung dalam menjalankan roda bisnisnya, tetapi juga ada fungsi sosial, salah satunya mengentaskan angka stunting di tengah-tengah masyarakat," kata Intan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Intan mengatakan hal itu saat menggandeng sejumlah BUMN untuk menyalurkan 5.000 paket bantuan pangan di Kota Depok, Jawa Barat.
Setiap paket bantuan pangan itu berisi selusin telur ayam negeri dan seekor ayam segar untuk setiap kepala keluarga (KK).
Baca juga: BKKBN bentuk 1.099 TPK di Kepri percepat penurunan angka stunting
Intan mengatakan walaupun angka stunting di Kota Depok sudah baik, tetapi konsumsi pangan bergizi tetap diperlukan bagi masyarakat.
Menurut dia, penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan Pemerintah Kota Depok sendiri. Apalagi, jika berbicara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlahnya kurang memadai.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu kolaborasi dengan Pemerintah pusat.
Baca juga: BKKBN soroti tujuh provinsi dengan kasus stunting tinggi
"Program penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif, dari Pemerintah pusat, dan melibatkan pemerintah daerah serta BUMN," jelasnya.
Alokasi anggaran dari pemkot yang ditunjang anggaran dari APBN dan pendampingan dari BUMN, menurut dia, tentu bisa lebih maksimal dalam pelaksanaan penanganan stunting.
"Saya meminta agar amanah dari program Pemerintah dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk gizi yang maksimal bagi anak-anak kita, agar kelak menjadi pemimpin hebat di masa mendatang," ujar Intan.
Baca juga: Kota Bandung edukasi masyarakat tekan stunting lewat penayangan film
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
