Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Ahad, Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan keprihatinan mengenai penangkapan baru-baru ini atas sejumlah tokoh politik di Mesir, kata stasiun TV resmi, IRIB.
Presiden terpilih Mesir Mohamed Moursi digulingkan pada Rabu (3/7) oleh Angkatan Bersenjata Mesir, setelah protes di seluruh negeri tersebut guna menentang dia. Setelah itu, Moursi dan beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin ditahan oleh militer.
Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan mengenai apa yang dikatakannya rencana rejim Zionis terhadap rakyat Mesir dan menyeru rakyat Mesir agar "berhati-hati terhadap rencana itu dan mengenai penyalahgunaan oleh rejim oportunis (Israel) atas perkembangan belum lama ini" di Mesir.
Pernyataan tersebut mengatakan kerusuhan telah mengakibatkan kekerasan dan membahayakan solidaritas dalam negeri dan persatuan nasional di Mesir, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Pernyataan itu mendesak dilakukannya cara-cara demokratis guna menyelesaikan krisis di negara Arab Afrika itu, kata IRIB.
Masih pada Ahad, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan kepada kantor berita Iran, IRNA, campur tangan militer yang mengakibatkan penggulingan Moursi adalah tindakan "yang tidak layak".
Juru bicara Iran tersebut menyatakan demokrasi jalanan tidak mendukung bagi demokrasi dan bukan cara yang layak bagi militer untuk mencampuri urusan politik sera menggulingkan pemerintah yang memperoleh wewenang melalui pemilihan umum.
Mesir saat ini menghadapi dua masalah; satu adalah tuntutan masyarakat yang mesti ditanggapi dan yang lain adalah ketidak-efektifan Pemerintah Moursi dalam kebijakannya, kata Araqchi.
Keutuhan wilayah, solidaritas, perdamaian dan kestabilan Mesir --sebagai salah satu negara paling penting di Dunia Islam-- sangat penting bagi Iran. Dan Republik Islam Iran secara sungguh-sungguh mengikuti perkembangan di Mesir, ia menambahkan.
"Apa yang terjadi di Mesir sesungguhnya adalah kudeta lunak yang dilancarkan oleh militer Mesir, yang sayangnya menjadi hasil dari kekeliruan yang terulang dengan penggulingan Presiden Mesir Mohamed Moursi dan Ikhwanul Muslimin," kata Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Majelis (Parlemen) Iran, Alaeddin Boroujerdi, sebagaimana dikutip.
Anggota Parlemen Iran itu juga mengatakan Teheran tak menyetujui kekuasaan junta militer atas Mesir dan percaya campur tangan militer dalam pembangunan negeri tersebut harus bersifat sementara.
Pejabat Iran itu juga menyampaikan harapan bahwa pergolakan sektarian akan dapat dihindarkan di Mesir.
Pemrotes baru-baru ini di Mesir menuduh Moursi "salah dalam memerintah" sejak ia memangku jabatan setahun lalu. Kepala Mahkamah Agung Konstitusi Adli Mansour telah ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata untuk memerintah Mesir selama masa peralihan ini.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
