"Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sudah menjadi mandat konstitusi, bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi kehadiran lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga media massa juga menjadi penting," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin.
Hal ini dikatakan Bintang Puspayoga saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Kotawaringin Barat raih predikat kota layak anak
Menurut dia, upaya ini penting untuk dilakukan karena anak harus tumbuh di lingkungan aman dan nyaman yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi mereka.
"Anak adalah kekuatan kita karena mereka mengisi sepertiga dari total populasi penduduk. Mereka adalah generasi penerus bangsa kita ke depan. Makanya akan menjadi penting komitmen kita bersama dalam hal pemenuhan hak dan memberikan perlindungan khusus kepada seluruh anak Indonesia," katanya.
Berdasarkan catatan KemenPPPA pada 2023, sebanyak 457 kabupaten/kota telah menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan KLA.
Pada penyelenggaraan KLA Tahun 2023, Kabupaten Sumbawa Barat pun berhasil meraih penghargaan dalam kategori pratama.
"Saya yakin dan percaya komitmen untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat ini sebagai KLA segera bisa kita wujudkan, terutama melalui sinergi kolaborasi yang kuat antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Pasalnya, dalam upaya menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak yang sangat kompleks dan multi-sektoral, sinergi dan kolaborasi dapat menjadi kekuatan kita bersama," kata Menteri PPPA.
Baca juga: Menteri PPPA Apresiasi Semangat Juang Nasabah PNM Aceh
Baca juga: Lima pemda di Gorontalo raih anugerah KLA
Baca juga: Menteri PPPA ajak konten kreator ramaikan konten ramah anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
