berharap anugerah KLA ini lebih ditekankan pada kegiatan nyata perlindungan anakGorontalo (ANTARA) - Lima pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Gorontalo meraih anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023, sementara satu daerah yaitu Kabupaten Boalemo belum masuk KLA,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, di Gorontalo, Senin mengatakan lima entitas itu yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango, masing-masing meraih anugerah KLA pada kategori Madya. Sedangkan Pohuwato dan Gorontalo Utara menerima anugerah untuk kategori Pratama.
"Target nya harus semua kabupaten/kota meraih penganugerahan KLA sehingga kita menjadi Provinsi Layak Anak atau Provila. Tapi itu belum bisa kita capai karena Kabupaten Boalemo belum masuk KLA,” kata Yana.
Ia mengatakan, meski belum mencapai seluruh wilayah namun anugerah tersebut sangat membanggakan. Mengingat dalam kurun lima tahun terakhir, hanya Kota dan Kabupaten Gorontalo yang masuk sebagai KLA.
"Bahkan untuk Bone Bolango itu langsung masuk kategori Madya, dilewati Pratama. Oleh karena itu saya berharap anugerah KLA ini lebih ditekankan pada kegiatan nyata perlindungan anak di kabupaten/kota yang bersinergi dengan provinsi," katanya.
Baca juga: Banda Aceh raih anugerah Kota Layak Anak dari Madya ke Nindya
Yana menjelaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi antara Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, lintas organisasi perangkat daerah hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Dinas yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022, secara intensif mendorong kabupaten/kota melaksanakan program yang terkait dengan KLA.
"Kami memfasilitasi keterbatasan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KLA. Misalnya dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan, membangun komunikasi dengan sektor terkait, hingga pemenuhan data yang diperlukan," katanya.
Ia menegaskan, KLA ini tidak dihasilkan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus berkolaborasi dengan Forkopimda, swasta, akademisi, ormas utamanya organisasi wanita, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Baca juga: Komnas PA ajak bangun sistem perlindungan anak Indonesia
Baca juga: Presiden tekankan perlindungan anak pertaruhan masa depan bangsa
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
