terkait dengan pelaksanaan INSW, pemerintah sebagai trade facilitator terus meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembagaJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengakselerasi implementasi transformasi digital perdagangan internasional melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).
Integrasi ekosistem INSW tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi layanan ekspor, impor dan logistik yang berujung kepada peningkatan daya saing nasional.
"Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW, pemerintah sebagai trade facilitator terus meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga," kata Airlangga di Jakarta, Selasa.
Sistem INSW yang diterapkan saat ini telah memiliki jangkauan yang luas, yakni mulai dari proses bisnis sebelum kedatangan sarana pengangkut, saat kedatangan sarana pengangkut, saat proses perizinan kargo (cargo clearance), hingga saat kargo keluar dari Kawasan Pabean.
Berbagai proses tersebut melibatkan beragam pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari entitas pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan penguatan kerja sama.
Baca juga: Kemenko Perekonomian: INSW lakukan harmonisasi kebijakan isu strategis
Baca juga: Menko Airlangga: Sistem INSW 2.0 untuk tingkatkan efisiensi logistik
Dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW, dilakukan pembahasan terhadap Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara. Terkait dengan isu tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi National Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan.
Selanjutnya akan ditetapkan peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang ditargetkan terbit pada pertengahan Desember 2023.
Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada Sistem INSW, masing-masing kementerian/lembaga diharapkan dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik, sehingga data yang disampaikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga guna kebutuhan analisis.
Pembahasan kemudian berlanjut pada isu strategis lainnya yakni terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP).
Penerapan SLA menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
"Penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP serta upaya percepatan integrasi SLA akan menjadi hal yang terus didorong," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan untuk menjaga kelancaran Sistem INSW, maka diperlukan narahubung yang bertanggung jawab pada masing-masing kementerian/lembaga.
"Dengan mempertimbangkan proses bisnis yang juga melibatkan kementerian/lembaga, narahubung tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam diskusi terkait masalah sistem, peraturan baru, harmonisasi proses bisnis, hingga potensi integrasi lanjutan," katanya.
Penetapan Unit Layanan Single Window di masing-masing kementerian/lembaga pada akhirnya juga menjadi isu strategis yang dibahas.
Baca juga: Kemenkeu luncurkan SINSW Generasi 2 untuk ekspor-impor dan logistik
Baca juga: Menkeu dorong sinergi K/L untuk INSW demi kemajuan sektor logistik RI
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
