Kepala BKKBN: Pemberian makanan untuk stunting tak boleh dipolitisasi

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bahwa pemberian makanan tambahan untuk keluarga berisiko stunting tidak boleh dipolitisasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi isu pemberian makanan tambahan di salah satu daerah yang dinilai belum memenuhi nilai gizi.

"Kalau ada daerah yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (pemberian makanan tambahannya), itu kesalahannya ada pada eksekutor yang ada di bawah. Mestinya tidak boleh juga digunakan sebagai alat politik, karena ini murni bantuan dari pemerintah, sasarannya adalah keluarga-keluarga yang berisiko stunting," kata Hasto di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah untuk memberikan makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

"Itu bagus, karena dulu pengadaan pangan itu diadakan oleh Kemenkes dalam bentuk makanan pendamping ASI (MPASI), dan waktu itu yang keluar biskuit, kemudian Presiden memberikan arahan jangan biskuit yang sifatnya pabrikan, lebih baik uangnya dikirimkan ke daerah untuk beli produk lokal," ujar dia.

DAK ini, lanjut dia, langsung dikirimkan dari Kemenkes ke puskesmas di wilayah masing-masing, sehingga pemerintah daerah (pemda) berperan mengawal realisasi uang yang dikirimkan ke puskesmas untuk memberi produk lokal.

"Kritik dari media dan masyarakat ini sangat bagus sehingga bupati, wali kota, atau puskesmas setempat langsung bisa bergegas mengubah alokasi belanjanya," kata dia.

Hasto menegaskan, Kemenkes juga telah memberikan petunjuk teknis berupa standar makanan yang mesti diberikan kepada keluarga berisiko stunting, sehingga apabila ada pemda yang menyalahgunakan anggaran, maka termasuk pelanggaran.

"Pemerintah pusat itu kalau mengirimkan uang selalu disertai daftar apa saja yang harus dibeli, standarnya sudah diberikan Kemenkes. Ini termasuk intervensi spesifik karena yang dibeli adalah makanan. Sebagai dokter, saya berpendapat kalau makanannya harus ada protein hewani," paparnya.

Ia berpesan kepada para calon presiden dan wakil presiden, maupun para calon kepala daerah agar menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai visi atau tujuan utama pembangunan.

"Kalau ada kawasan strategis nasional, ada proyek prioritas nasional, maka kualitas SDM itu super-super prioritas menurut saya, itu harapan kami kepada calon-calon pemimpin masa depan yang akan menjadi presiden dan wakil presiden," bebernya.

Menurut dia, setiap kepala daerah juga harus mengerti stunting dan mampu membawa isu politik stunting, karena selama ini yang terjadi, kepala daerah hanya memenuhi ekspektasi masyarakat yang terbatas pada permasalahan-permasalahan pragmatis, seperti infrastruktur dan bantuan-bantuan.

Ia mengemukakan, sudah saatnya pemda lebih memperhatikan isu-isu seperti gangguan mental dan emosional yang kini banyak terjadi di kalangan anak muda, sehingga tak jarang juga yang akhirnya terjerumus ke narkotika.

"Saya berharap bupati, wali kota, gubernur, atau calon legislatif itu berubah sedikit lah pola pikirnya, jangan hanya mengikuti ekspektasi publik, tetapi lebih baik ke permasalahan riil, ahli jiwanya diperbanyak, psikolognya diperbanyak, karena masyarakat ndak ada kan yang ngomong gitu, hanya ngomong mana bantuannya, stimulannya, jalannya rusak, sehingga banyak hal yang tidak kelihatan," tuturnya.

Ia mengutarakan, apabila peningkatan sumber daya manusia ini menjadi fokus utama, maka target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo juga dapat tercapai dengan mudah, sehingga Indonesia bisa memetik bonus demografi di tahun 2045.

Baca juga: Bapanas salurkan makanan tambahan kepada 44 balita di Cengkareng

Baca juga: Pemberian makanan tambahan berbahan lokal bantu cegah stunting