Program-program itu telah membawa 22 juta pengusaha UMKM masuk ke ekosistem digital. Hal itu disampaikan Budi Arie saat memberi sambutan dalam Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta Selatan, Selasa (28/11).
“Inovasi dari rekan-rekan pelaku bisnis untuk berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik untuk perekonomian bangsa,” ujar Budi Arie dalam rilis pers yang diterima, Rabu.
Baca juga: Menkeu: Transformasi digital logistik berdampak baik pada ekonomi RI
Program yang dimaksud Budi Arie di antaranya adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), penyediaan pelatihan pengembangan wirausaha berbasis digital, program UMKM Level Up melalui Digital Mentoring dan Business Incubator, serta Digital Entrepreneurship Academy (DEA) untuk mendorong UMKM Go Online.
Selain lewat program-program itu, Kementerian Kominfo juga menunjukkan dukungannya lewat upaya meningkatkan layanan jaringan telekomunikasi.
“Dalam era digitalisasi ini, yang penting coverage dan capacity. Saya tadi ngobrol dengan Bu Sri Mulyani, coverage-nya baru 78 persen. Masih ada 22 persen warga bangsa kita terutama yang di pelosok yang belum terkoneksi atau mengakses internet. Itu PR kita,” kata dia.
Budi Arie pun menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan layanan jaringan telekomunikasi. Salah satunya adalah uniknya kondisi geografis Indonesia sehingga teknologi yang digunakan juga berbeda-beda.
“Kita adalah yang paling unik secara geografis, sehingga kegiatan teknologi beragam, bisa menggunakan fiber optic, wireless, satelit. Pilihan teknologinya nggak selalu sama di seluruh wilayah Indonesia,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shintia Kamdani menyampaikan harapan pada acara ini. Dia berharap acara ini menjadi ajang pertemuan pelaku usaha, pakar, dan pemerintah untuk membahas arah ekonomi digital di masa depan.
Dia menyampaikan apa yang dibutuhkan pengusaha untuk membantu mendorong optimalisasi ekonomi digital.
“Kita butuh kerangka regulasi yang suportif. Ini penting, mengingat kepastian hukum dan kerangka regulasi yang jelas bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk investasi infrastruktur digital di Indonesia,” ujar dia.
Baca juga: Menkeu: Ekonomi digital ciptakan persamaan dan hapus eksklusivitas
Baca juga: OJK terapkan aturan yang seimbang untuk menanggapi kemajuan fintech
Baca juga: BI: Pembayaran digital akselerasi pertumbuhan ekonomi digital
Baca juga: Menkeu: Ekonomi digital ciptakan persamaan dan hapus eksklusivitas
Baca juga: OJK terapkan aturan yang seimbang untuk menanggapi kemajuan fintech
Baca juga: BI: Pembayaran digital akselerasi pertumbuhan ekonomi digital
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
