"Sisanya delapan persen atau 905 kepala keluarga (KK) akan diusahakan penyalurannya selesai sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat 15 Juli 2013," kata Kepala kantor Pos Ambon Daniel Unneputy saat memberikan keterangan dalam rapat bersama dengan Komisi I DPRD Kota Ambon, di Ambon, Kamis.
Dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri pejabat Bappekot, BPS, para camat dari lima kecamatan itu, Daniel mengatakan akan mengusahakan penyaluran BLSM selesai tepat pada waktunya.
Ia menjelaskan, 905 KK yang belum menerima tersebar di Kecamatan Nusaniwe 280 KK, Sirimau 409 KK, Baguala 145 KK, Teluk Ambon 63 KK, dan Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 8 KK.
"Kendala belum ada karena kebanyakan masyarakat sudah mendengar informasi bahwa yang berhak menerima BLSM hanya pemilik kartu perlindungan sosial (KPS)," katanya.
Meski banyak informasi beredar di masyarakat yang isinya bermacam-macam tetapi tidak sampai mengganggu kegiatan penyaluran BLSM.
"Saya meminta dukungan anggota DPRD Kota Ambon khususnya Komisi I agar pembayaran BLSM bisa selesai tepat pada waktunya," katanya.
Ditanya ada sejumlah warga miskin yang tidak mendapatkan KPS sehingga tidak memperoleh BLSM, dia menjelaskan kantor pos hanya menyalurkan, bukan pengambil kebijakan.
Ia menambahkan, jumlah penerimah BLSM untuk Kota Ambon sebanyak 11.265 KK, itu yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.
"Sedangkan untuk Provinsi Maluku secara keseluruhan sebanyak 119.825 KK, tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yang menjadi tanggung jawab PT Pos Ambon," katanya.
Pewarta: Penina Mayaut
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
