"Saya minta untuk segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kepercayaan masyarakat pada KPU hilang," ujar Ganjar di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Kupang, NTT, Jumat.
Dia berharap kasus dugaan kebocoran data ini dapat dibuka ke publik untuk menyiapkan penyelesaiannya. Menurutnya, ada banyak instrumen yang dapat dipakai dalam mengamankan data pemilih.
"KPU harus bisa membuktikan bahwa itu akan aman agar masyarakat tidak cemas," jelasnya.
Baca juga: BSSN lakukan forensik digital dalam dugaan kebocoran data KPU
Baca juga: KPU diminta terbuka soal dugaan kebocoran data DPT
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya telah melakukan forensik digital sebagai langkah penanganan dalam dugaan kasus kebocoran data yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut dilakukan BSSN untuk mencari penyebab dugaan kebocoran data tersebut.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui 'root couse' dari insiden siber yang terjadi," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Jumat.
Terkait tindak lanjut penanganan dugaan kebocoran data KPU itu nantinya lebih lanjut akan disampaikan secara langsung oleh KPU sebagai pemilik sistem elektronik terkait, papar dia.
"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
