Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin dalam keterangan di Batam, Jumat, mengatakan dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia, KKP memaksimalkan pengelolaan komoditas lobster dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyeludupan benih bening lobster(BBL).
Ia menyampaikan pelaksanaan operasi bersama tersebut dilakukan mulai pada tanggal 1 hingga 30 Desember 2023.
Berdasarkan perhitungan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, potensi BBL mencapai 465.776.023 ekor yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Namun belum dirasakan manfaatnya karena maraknya aktivitas penyeludupan BBL ke luar negeri," kata Laksda TNI Adin.
Ia menjelaskan penyeludupan terbesar dilakukan ke negara Vietnam sebagai komoditas budi daya di negara mencapai 600 juta ekor yang sumber BBL berasal dari Indonesia.
"Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui KKP RI mendorong Vietnam untuk bekerja sama dengan mekanisme G to G (government to government) dalam pengembangan industri budi daya BBL yang diharapkan dapat menekan angka penyeludupan BBL," ujar dia.
Dikatakannya, penyelundupan benih lobster marak terjadi melalui modus penyamaran paket yang berisi BBL dengan bahan makanan atau onderdil (sparepart) yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman laut, darat, dan udara dengan memalsukan dokumen ekspor.
Dampak dari hal tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp30 triliun.
Baca juga: KKP Pastikan Pengaturan BBL Jaga Keberlanjutan dan Kembangkan Budidaya Lobster di Indonesia
Baca juga: KKP ingatkan pengusaha benih lobster dalam negeri urus perizinan usaha
Baca juga: KKP ajak pemerintah Vietnam perangi penyelundupan BBL
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
