RI ajak negara pulau dan kepulauan kolaborasi hadapi perubahan iklim

Kita harus bisa mandiri, tidak bisa bergantung kepada negara-negara maju

Dubai (ANTARA) - Indonesia ajak negara pulau dan kepulauan untuk berkolaborasi dengan berbagi pengetahuan dan inovasi konkret menyentuh masyarakat, agar bisa mandiri menghadapi imbas dari perubahan iklim yang mengancam kawasan pesisir.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan, Maritim, dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi saat menghadiri konferensi perubahan iklim COP28 UNFCCC mengatakan negara pulau dan kepulauan menghadapi kenaikan permukaan air laut yang membuat tinggi muka air laut meningkat dan mengancam hilangnya wilayah pesisir, bahkan pulau.

"Kita harus bisa mandiri, tidak bisa bergantung kepada negara-negara maju," ujar Jodi dalam keterangan di Dubai, Sabtu.

Jodi menuturkan inisiatif kolaborasi yang dilakukan baru-baru ini adalah pelatihan untuk pemanfaatan floating fishing net sederhana untuk Negara Fiji, sehingga masyarakatnya bisa memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Baca juga: Jokowi tegaskan Indonesia konsisten suarakan kepentingan negara berkembang

Menurutnya, negara pulau dan kepulauan harus solid dan memanfaatkan Forum Archipelagic and Island State (AIS) untuk berkolaborasi menghadapi persoalan yang dihadapi kawasan pesisir.

Forum AIS merupakan wadah kerja sama antar negara pulau dan kepulauan yang bertujuan memperkuat kolaborasi mengatasi empat masalah global yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim.

Indonesia merupakan salah satu pendiri Forum AIS yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu.

Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Republik Seychelles, Flavien Joubert, mengungkapkan banyak kawasan pesisir di negaranya saat ini mengalami banjir rob.

Baca juga: Jokowi undang kolaborasi multipihak untuk wujudkan netralitas karbon

Oleh karena itu Seychelles mendepankan konsep ekonomi biru dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya adalah perlindungan padang lamun dan mangrove.

“Kami menargetkan perlindungan lamun pada tahun 2030 bisa mencapai 100 persen,” kata Joubert.

Duta Besar Fiji untuk Indonesia Amenatave Yauvoli mengatakan persoalan serupa tentang menghadapi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.

Menurutnya, upaya memindahkan masyarakat pesisir yang terancam kenaikan muka air laut ke lokasi lain tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan bisa memicu persoalan baru, terutama soal tenurial di lokasi yang baru.

Fiji melakukan aksi adaptasi dengan melakukan penanaman mangrove dan mempromosikan solusi berbasis alam untuk menjaga wilayah pesisir.

Yauvoli menyerukan tentang perlunya dukungan pendanaan dan kerja sama dari seluruh negara-negara lainnya agar memperkuat aksi adaptasi perubahan iklim.

Baca juga: KTT AIS Forum hasilkan deklarasi bentuk organisasi perkuat kerja sama
Baca juga: Indonesia pastikan target FOLU Net Sink 2030 di COP28 Dubai