Upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menyerap karbon bersih, di antaranya dengan menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambutJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan langkah sistematis dan inovatif yang dijalankan Indonesia untuk mencapai penyerapan karbon bersih (net carbon sink) sektor kehutanan dan lahan pada 2030, dalam konferensi iklim PBB atau COP28.
Ketika berbicara dalam Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, UAE, Sabtu, Jokowi menuturkan bahwa Indonesia memadukan pertimbangan ekonomi dan sosial serta kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
"Sektor kehutanan dipilih karena 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk memenuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif,” kata dia, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.
Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Jokowi menjelaskan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menyerap karbon bersih, di antaranya dengan menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak 2019.
Baca juga: Jokowi: RI butuh investasi untuk wujudkan emisi nol bersih 2060
"Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta hektare lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove," ujar dia.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui sejumlah perspektif. Dia menyampaikan pentingnya mobilisasi dukungan bagi negara berkembang dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan.
"Dukungan tersebut harus country-driven berdasarkan kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan UAE dalam membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia," tutur dia.
Presiden Jokowi kemudian menyampaikan bahwa hambatan perdagangan bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Menurut dia, kedua hal tersebut dapat maju secara berdampingan.
"Ini penting untuk membangun trust dan kolaborasi antara global north dan global south, serta mendorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang," tutur dia.
Baca juga: Jokowi undang kolaborasi multipihak untuk wujudkan netralitas karbon
Selain itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan. Dia menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.
"Indonesia telah menginisiasi kerja sama trilateral kehutanan yaitu Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan," tutur Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.
Baca juga: Sekjen PBB serukan tindakan terpadu COP28 untuk perangi krisis iklim
Baca juga: Presiden Jokowi paparkan pernyataan nasional ihwal aksi iklim di COP28
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
