Upaya kolaboratif perlu didorong karena pengurangan emisi 1 ton CO2 di Indonesia sama berpengaruhnya dengan pengurangan emisi di belahan dunia lainJakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) siap mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dengan hadirnya dukungan pendanaan global, salah satunya melalui mekanisme just energy transition partnership (JETP).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menilai kerja sama berbagai para pemangku kepentingan mampu mempercepat implementasi agenda transisi energi di Indonesia.
Mekanisme JETP sebagai salah satu dari berbagai pendanaan transisi energi juga akan menjadi katalisator pembiayaan lainnya.
"Upaya kolaboratif perlu didorong karena pengurangan emisi 1 ton CO2 di Indonesia sama berpengaruhnya dengan pengurangan emisi di belahan dunia lain. Kami tidak bisa menjalankan transisi energi ini sendirian," kata Darmawan saat sesi diskusi di Indonesia Pavilion pada gelaran Conference of the Parties Ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/12).
Sesuai dengan tema COP28 2023 yang mengusung realisasi pendanaan lingkungan bagi negara berkembang, Indonesia siap berkolaborasi dalam mempercepat transisi energi.
Dalam dokumen comprehensive investment and policy plan (CIPP), PLN terlibat dalam ratusan proyek transisi energi, salah satunya penambahan kapasitas pembangkit energi bersih dan green enabling transmission untuk memastikan pasokan listrik disalurkan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga: PLN ajak komunitas global kolaborasi wujudkan energi bersih
Baca juga: PLN gandeng KHNP Korsel jajaki kelaikan energi nuklir di Indonesia
"JETP menjadi salah satu platform yang mampu mengakomodir kebutuhan ini. JETP juga menjadi bukti bahwa seluruh pemangku kepentingan menjadi bersatu dalam penyelesaian tantangan transisi energi," kata Darmawan.
PLN juga telah mendesain skenario accelerating renewable energy development (ARED) yang akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 75 persen dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada 2040 mendatang.
Lebih lanjut, Darmawan memastikan berinvestasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan bukan proyek merugikan, mengingat kemajuan teknologi membuat harga EBT lebih murah.
Indonesia juga memiliki perbaikan iklim investasi yang bisa mendorong return of investment yang sangat menarik bagi investor.
"Artinya dengan inovasi, investasi energi terbarukan saat ini menjadi lebih murah dan lebih kompetitif," ujar Darmawan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia telah meluncurkan CIPP sebagai langkah komprehensif dalam menangkap peluang pendanaan transisi energi melalui mekanisme JETP.
"Kemitraan JETP menyadarkan kami bahwa banyak pekerjaan yang harus kami lakukan bersama. Dunia butuh paradigma baru dalam mekanisme pendanaan iklim. Kita semua perlu berkolaborasi dalam menyelaraskan kemitraan pendanaan iklim. Hal ini membutuhkan upaya global untuk memitigasi krisis iklim," kata Luhut saat membuka sesi diskusi secara daring di Indonesia Pavilion COP28.
Sedangkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu dalam kesempatan yang sama menekankan gerak aktif kelompok global untuk bisa mewujudkan kemitraan yang komprehensif dalam mempercepat transisi energi.
"Saya terus menggaungkan kolaborasi. Kolaborasi antara negara maju dengan negara berkembang menjadi satu-satunya cara untuk bisa mencapai target iklim yang lebih baik. Kolaborasi swasta, industri, dan lembaga filantropi juga mampu mendorong percepatan ini," katanya.
Baca juga: PLN dan PTBA kerja sama manfaatkan FABA PLTU
Baca juga: OIKN resmi luncurkan Peta Jalan Nol Emisi RLDC saat COP28 di DubaI
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
