Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memprioritaskan upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik antara kelompok penganut Syiah dengan masyarakat setempat di Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Proses ketiga yang dikerjakan adalah rekonsiliasi. Mempertemukan kelompok yang bersengketa. Ini sedang berjalan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin sore.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjuk Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la sebagai ketua tim yang membantu proses rekonsiliasi tersebut.

Seiring dengan jalannya rekonsiliasi, warga yang semula mengungsi di GOR Sampang sementara dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo.

"Saat ini mereka ada di rumah susun Sidoarjo, jumlahnya 235 jiwa atau 69 kepala keluarga," katanya.

Pemindahan sementara ke Sidoarjo, kata Djoko, semata-mata demi alasan kemanusiaan.

"Apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya penyelamatan bagi warga tersebut, sifatnya adalah kemanusiaan," katanya.

Selama berbulan-bulan, katanya, warga yang mengungsi hidup di gedung olahraga dengan fasilitas yang tidak memadai untuk kehidupan sehari-hari.


Dua opsi


Dalam proses rekonsiliasi setidaknya ada dua pilihan penyelesaian yaitu warga yang mengungsi kembali ke rumah masing-masing dengan catatan resistensi sudah tidak ada atau pindah ke lokasi lain di sekitar Madura.

"Yang jelas akan dipertemukan kelompok yang bersengketa untuk cari alternatif. Setelah proses rekonsiliasi selesai, ada penataan kembali infrastruktur dan hunian," kata Djoko.

Proses penataan tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

"Presiden sudah menunjuk menteri terkait untuk merumuskan dan menyusun rencana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta penataan lingkungan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah menganggarkan dana Rp572,23 miliar pada 2013 untuk pembangunan sejumlah infrastruktur guna mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.

"Sesuai dengan direktif Presiden, pada 2014 untuk Madura dianggarkan Rp1 triliun, termasuk yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam untuk konteks rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Hatta.

Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013