Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) meminta tambahan subsidi listrik menyusul meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) buat kebutuhan pembangkit tahun ini. Plt Dirut PLN Djuanda Nugraha Ibrahim di Jakarta, Senin mengatakan, pihaknya sudah mengajukan tiga skenario tambahan subsidi tahun 2006 ke pemerintah. "Kalau ditanggung PLN sendiri sangat berat," katanya. Menurut dia, dalam semester pertama (Januari-Juni 2006) ini, konsumsi BBM telah meningkat 30 persen dari kuota yang ditetapkan. Sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2006, kuota BBM PLN mencapai 9,2 juta kiloliter. Dicontohkannya, PLTGU Muara Tawar, Bekasi yang kehabisan BBM sebelum waktunya, sehingga sebagian pelanggan di sistem Jawa-Bali mengalami pemadaman bergilir pada Senin ini. "Jadi, habisnya BBM di Muara Tawar bukan karena keterlambatan pasokan dari Pertamina, namun kebutuhannya memang meningkat, sehingga habis sebelum waktunya," katanya. Djuanda mengatakan, peningkatan konsumsi BBM PLTGU Muara Tawar karena makin banyaknya industri yang beralih ke PLN dan mulai masuknya musim kemarau. "Akibatnya, Muara Tawar yang didesain hanya buat masa beban puncak, sekarang terpaksa beroperasi siang hari, sehingga konsumsi BBM juga meningkat," ujarnya. Kebutuhan PLTGU Muara Tawar mencapai 136 ribu kiloliter per bulan. Namun, habis sebelum pasokan BBM dari Pertamina tiba tanggal 24 Juli 2006. Djuanda menambahkan, saat ini, perbedaan biaya produksi pembangkit BBM dengan harga jual listrik sangat besar. Biaya produksi pembangkit BBM mencapai Rp1.900 per kWh, sedangkan harga jual hanya sekitar Rp600 per kWh. "Solusinya, kita harus diberikan tambahan subsidi agar perusahaan tetap berjalan dan berkembang," katanya. Opsi subsidi yang diusulkan PLN adalah dengan asumsi harga BBM Rp6.322 per liter maka nilai subsidi Rp42,896 triliun dengan marjin tujuh persen, Rp39,203 dengan marjin 3,5 persen, dan Rp35,51 triliun dengan marjin nol persen. Skenario kedua, dengan asumsi harga BBM Rp5.217 per liter, maka kebutuhan subsidi dengan marjin tujuh persen Rp39,367 triliun, 3,5 persen Rp35,79 triliun, dan nol persen Rp32,212 triliun. Terakhir, jika harga BBM Rp4.896 per liter, marjin tujuh persen Rp38.334 triliun, 3,5 persen Rp34,79 triliun, dan nol persen Rp31,246 triliun. "PLN perlu marjin buat mengganti peralatan yang rusak," kata Djuanda. Skenario tersebut sudah dibahas Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Komisi VII DPR yang dalam rapatnya pekan lalu, telah disepakati besaran subsidi yang akan masuk ke dalam APBN Perubahan Rp32,212 triliun. Nilai sebesar itu mengalami kenaikan ketimbang APBN 2006 yang ditetapkan Rp27 triliun. Kesepakatan itu akan dibawa dalam rapat paripurna DPR dalam waktu dekat guna mendapat pengesahan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006