Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meraih penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berkat program pendataan keluarga dan pemutakhiran yang dilakukan setiap tahun dalam Sistem informasi keluarga (Siga).

"Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada bapak/ibu kepala perwakilan BKKBN dan jajaran, serta kawan-kawan tenaga lini lapangan. Semoga penghargaan ini jadi penyemangat untuk meningkatkan cakupan dan kualitas Siga BKKBN. Salam sehat dan semangat," kata Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

BKKBN meraih skor nilai 3,63 (sangat baik) dari 38 instansi (kementerian dan lembaga) pusat yang dinilai. Penghargaan dari BPS itu diserahkan pada kegiatan diseminasi hasil sensus pertanian 2023 BPS di Jakarta pada Senin (4/12).  

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPS selaku pembina data atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas asistensi selama evaluasi dilakukan, juga dengan semangat saling berbagi pengetahuan terkait metodologi statistik sehingga penjaminan kualitas data terjaga," ujar dia.

Menurut Teguh, Siga BKKBN merupakan satu sistem terintegrasi yang memperhatikan standar data dan metadata. Melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini, ia berkomitmen akan menambah kualitas dalam penyediaan data bagi publik.

Salah satu contoh data yang disajikan oleh BKKBN adalah pendataan keluarga, dimana di dalamnya terdapat data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko stunting. Data Pendataan keluarga tersaji mulai dari data nasional sampai level berdasarkan nama dan alamat (by name by address), sehingga dapat digunakan sebagai intervensi program pemerintah secara tepat sasaran.

Teguh mengatakan, saat ini tantangan yang harus dihadapi bersama adalah menjadikan satu data Indonesia yang berkualitas dari level nasional sampai daerah dengan dukungan teknologi informasi.

"Kami akan terus berkomitmen dalam penyediaan data yang menjamin kualitas dan akurasi data. Semoga dengan adanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini, dapat terus mendorong penjaminan penyediaan data yang berkualitas menuju satu data Indonesia," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola data di tingkat pusat hingga lini lapangan sehingga data bisa dikumpulkan, disajikan, dan dimanfaatkan secara berkualitas, akurat, dan tepat waktu.

Sebelumnya, BKKBN juga telah menggelar diseminasi hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023. BKKBN mencatat jumlah entitas keluarga di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 kepala keluarga (KK).

Selama semester pertama tahun 2023, ditemukan 13.123.418 keluarga berisiko stunting, sedangkan pada semester kedua, jumlah keluarga berisiko stunting turun sebanyak 1.774.206, sehingga menjadi 11.349.212.

Pemutakhiran data keluarga ini dilakukan by name by address, dan meliputi indikator demografi, keluarga berencana (KB), dan pembangunan keluarga, juga dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi, yang didapatkan melalui koordinasi dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Berdasarkan kolaborasi tersebut, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi dari desil 1 sampai desil 10. Pemutakhiran data keluarga ini juga dapat memberikan informasi peta keluarga berisiko stunting.

"Penyelenggaraan satu data keluarga di BKKBN ini adalah upaya menuju satu data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan," demikian Sukaryo Teguh Santoso.

Baca juga: Kepala BKKBN: Keluarga jadi pintu utama perbaikan kualitas SDM

Baca juga: BKKBN apresiasi perbaikan sanitasi di Jawa Tengah turunkan stunting

Baca juga: Kepala BKKBN: Data keluarga harus hidup untuk sambut bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023