"Laporan lembaga Jepang tersebut menyoroti urusan dalam negeri China, modernisasi militer China, dan hubungan China dengan negara-negara lain. Komentar tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak masuk akal," kata Wang dalam konferensi pers rutin di Beijing, China, kemarin.
Laporan itu menyebutkan China dengan cepat memperkuat kemampuan nuklirnya, yang kemungkinan tidak hanya akan meningkatkan kemampuan nuklir China dalam tatanan keamanan internasional masa depan, namun juga meningkatkan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik yang berkaitan dengan "kepentingan inti" China.
"China berkomitmen terhadap pembangunan damai dan menganut kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif. Pertumbuhan China berarti kekuatan yang lebih kuat bagi perdamaian dunia," tambah Wang.
Wang mengatakan, laporan terkait Taiwan adalah bagian dari urusan dalam negeri China.
"Permasalahan Taiwan adalah urusan dalam negeri China. Cara menyelesaikan masalah Taiwan adalah urusan China dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar," ungkap Wang.
Karena alasan sejarah, sebut Wang, aksi militer dan keamanan Jepang telah diawasi secara ketat oleh negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional.
Baca juga: Presiden Xi Jinping bertemu petinggi Uni Eropa di Beijing
Dia menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, Jepang sendiri telah meningkatkan anggaran militernya dan berupaya mengembangkan persenjataan ofensif yang telah menimbulkan kekhawatiran besar dari negara-negara tetangga dan komunitas internasional.
"Kami mendesak Jepang untuk sungguh-sungguh menghormati kekhawatiran atas keamanan negara-negara tetangganya, memikirikan secara mendalam sejarah agresinya, berhenti membesar-besarkan narasi
'ancaman China' dan menggunakannya sebagai dalih untuk membangun kekuatan militernya sendiri," tegas Wang.
Wang berharap Jepang mengambil langkah-langkah nyata untuk mendapatkan kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional.
Laporan NIDS itu memaparkan bahwa untuk menghadapi Amerika Serikat, China memperkuat kemampuan militernya, terutama kemampuan militer "anti-access/area-denial" (A2/AD), yang bertujuan mengubah tatanan keamanan yang tadinya dipimpin AS di Asia Timur.
China secara fisik menghalangi operasi militer AS dan melakukan lebih banyak latihan dan aktivitas gabungan dengan pasukan Rusia di wilayah pinggiran China.
Laporan itu juga memperkirakan China akan membentuk ulang tatanan internasional yang ada dengan memperdalam kerja sama strategis dengan Rusia karena keduanya memiliki visi yang sama mengenai tatanan internasional serta memperkuat kemampuan nuklir dan militer lainnya.
China juga dianggap oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebagai tantangan terbesarnya dan sebaliknya, China telah menggunakan 'fait accompli' untuk mengubah 'status quo' di wilayah perairan seperti Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan.
Baca juga: Jalur kereta China-Laos catat lebih dari 100.000 penumpang
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
