Pemprov DKI raih penghargaan atas keberhasilan bangun zona integritas

 

"Alhamdulillah, penghargaan ini sebagai wujud keberhasilan menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan," kata Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah  di Jakarta, Jumat.

 

Penghargaan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), dan Zona Integritas 2023.

Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan RB Xperience oleh KemenPAN-RB di Nusa Dua Convention Center, Bali, pada 5-6 Desember 2023, yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan MenPAN-RB Azwar Anas.

 

Yayan menyebut terdapat dua penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

 

"Tentunya, ini bukan sekadar euforia dan pencapaian predikat semata, tetapi sebagai pemantik untuk membenahi organisasi ke depan agar lebih baik lagi dari segi pelayanan dan pencegahan praktik korupsi," ujar Yayan.

 

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan, dengan penghargaan yang diberikan ini dapat menambah capaian predikat Zona Integritas WBK/ WBBM di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Total ada 16 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang meraih predikat WBK dan tiga Unit Kerja Perangkat Daerah yang meraih predikat WBBM.

 

Sesuai Peraturan MenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di Instansi Pemerintah, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM di Provinsi DKI Jakarta.

 

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.
Baca juga: Heru tegaskan sudah transparan soal dokumen anggaran
Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI lebih transparan terkait dokumen anggaran
Baca juga: Pasar Jaya layani pedagang berdasar prinsip keadilan dan transparansi