Kalau PDN ini terwujud saya yakin pembangunan akan lebih akurat dan kebijakan akan tepat sasaranJakarta (ANTARA) - Pembangunan di daerah akan lebih akurat menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) mengingat selama ini yang dihadapi pemerintah daerah adalah mempercayai data mana yang dihasilkan walidata dalam mengambil kebijakan, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam.
“Kalau PDN ini terwujud saya yakin pembangunan akan lebih akurat dan kebijakan akan tepat sasaran dan tidak ada lagi data yang tumpang tindih," kata Alwis dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Saat talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema "Pemanfaatan PDN, Mengapa Penting?", dia mengatakan selama ini data dari provinsi sering beda dengan data dari pemerintah kota.
Alwis menambahkan, implementasi PDN bisa menghemat anggaran dan juga efisiensi belanja pemerintah. Selain itu, PDN juga bisa menghasilkan konsolidasi data dan efeknya pemerintah pusat atau daerah bisa mengambil keputusan yang tepat karena adanya konsolidasi data.
"Juga yang paling krusial adalah keamanan data terjamin karena berlaku standar yang diterapkan oleh pemerintah," katanya.
Alwis menambahkan, pengelolaan pusat data akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data pajak dengan data retribusi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
Selain itu, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data kesehatan dengan data pendidikan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan Terakhir, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data kependudukan dengan data kepegawaian untuk mempermudah proses penentuan lokasi penempatan pegawai.
Terkait Pembangunan Pusat Data Nasional yang rampung tahun depan, Apeksi mempunyai sejumlah rekomendasi untuk pengembangan Pusat Data Nasional. Rekomendasi pertama, kata Alwis, Pemerintah mengembangkan standar data yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah.
Rekomendasi kedua, pemerintah mengembangkan mekanisme keamanan data yang kuat untuk melindungi data yang tersimpan di PDN dari ancaman, seperti serangan siber dan bencana alam
Rekomendasi ketiga, pemerintah mengembangkan mekanisme akses daya yang aman dan mudah digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Rekomendasi terakhir, pemerintah memberikan anggaran yang cukup dan optimalisasi asistensi kepada pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Katadata Insight Center, Adek Media Roza menambahkan, keamanan data menjadi harga mati terkait pengelolaan data.
“Keamanan data ini harus dijaga sebaik mungkin. Pengelolaan data ini konsepnya hampir mirip dengan bisnis perbankan yang melibatkan trust atau kepercayaan yang sangat tinggi. Kita kan selama ini percaya menyimpan uang di perbankan. Begitu juga dengan pengelolaan data, keamanan data harus selalu dijaga,” jelas Adek.
Dia menambahkan, pembangunan Pusat Data Nasional adalah hal yang mahal bukan saja terkait data tetapi juga emosi. Karena, tiap lembaga harus menghilangkan ego sektoral sehingga bisa saling percaya.
Baca juga: Wamenkominfo: Data bisa deteksi kemungkinan terjadinya bencana
Baca juga: Data ST2023 jadi referensi pengambilan keputusan pemda di Sulbar
Baca juga: Survei: Data harus didorong agar ditatakelola baik
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
