“Dengan demikian peluang Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global semakin besar,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat.
Karena itu, lanjut dia, penurunan deforestasi juga, akan membuat harga kredit karbon menjadi lebih rendah.
Moeldoko menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini terus bekerja keras menurunkan deforestasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka deforestasi di Indonesia pada 2022 mencapai 40,4 ribu hektare, atau turun dari 101,4 ribu hektare pada 2021. Angka ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.
“Hasil ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hutan dan mengurangi deforestasi mulai berhasil,” kata Moeldoko.
Ia mengingatkan bahwa perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko perubahan iklim. Potensi perdagangan karbon, ujar dia, tidak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.
“Untuk itu optimalisasi perdagangan di bursa karbon perlu dilakukan,” jelas dia.
Meski demikian, kata Moeldoko, ada sejumlah tantangan untuk memaksimalkan perdagangan karbon di Indonesia, seperti beberapa regulasi pendukung yang belum selesai, regulasi terkait perdagangan karbon luar negeri dan pajak karbon.
“Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengundang kementerian/lembaga terkait untuk merampungkan soal itu,” kata dia.
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak bursa karbon resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September 2023 hingga November 2023, nilai perdagangan karbon baru mencapai sebesar Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbondioksida (CO2e).
“Kita harus kerja lebih untuk meningkatkannya. KSP dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) siap mengawal,” kata dia.
Kontribusi Norwegia
Moeldoko mengatakan Indonesia juga mendapatkan kontribusi dari Pemerintah Norwegia untuk menurunkan deforestasi.
Pada World Climate Action Summit (WCAS) COP28 Dubai, 1 Desember 2023, Pemerintah Indonesia mendapatkan kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia sebesar 100 juta dolar AS dalam skema result based payment untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2017/2018 dan 2018/2019.
Pendanaan tersebut, kata Moeldoko, akan membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perdagangan karbon.
Sebelumnya, pada Oktober 2022, pemerintah Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 56 juta dolar AS untuk periode 2016/2017 melalui BPDLH.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2023
