Djamaludin, Sabtu, menjelaskan, program bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), murni bersifat bantuan dan tidak ada muatan politiknya.
Sehingga para oknum yang hendak memanfaatkan bantuan dimaksud, diminta untuk tidak menjadikan bantuan itu sebagai sarana loloskan kepentingan politik mereka.
"Saya tidak bisa menyebutkan siapa mereka, namun banyak laporan yang masuk ke pihak kami, terkait bantuan pemerintah daerah yang sudah disalah artikan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," Kata Djamaludin.
Menyikapi laporan itu kata Djamaludin, pihaknya tegas memberikan peringatan kepada setiap pimpinan SKPD, agar menjelaskan kepada semua penerima bantuan bahwa hal itu diberikan murni untuk kepentingan masyarakat, dan tidak ada kaitannya dengan politik.
"Bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah murni program untuk masyarakat, jadi tidak ada kaitannya dengan kepentingan organisasi maupun partai politik manapun, itu yang harus diketahui oleh setiap penerima bantuan," Kata Djamaludin.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengawasi setiap pimpinan SKPD terkait dengan penyaluran bantuan untuk menghindari terjadinya konspirasi dengan pihak-pihak tertentu, dalam memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan politik.
Menurut dia, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sama dengan pihak luar atau partai politik, dalam memanfaatkan bantuan pemerintah daerah seperti yang dimaksud.
"Bagi oknum PNS yang terbukti melanggar atau bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik akan diberikan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010," kata Djamaludin.
(KR-MTO/H013)
Pewarta: Wahiyudin Mamonto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
