BP2MI kembali lepas 690 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas 690 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G), Senin.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, peserta acara pelepasan yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu terbagi atas dua kategori, yaitu 613 PMI yang diberangkatkan pada Senin malam, dan juga 77 calon PMI yang akan menjalani orientasi pra-pemberangkatan.

 

Dari 613 yang berangkat ke Korsel, 579 PMI akan ditempatkan pada sektor manufaktur dan 34 lainnya ditempatkan pada sektor perikanan.

 

Ia mengatakan jumlah PMI yang dilepas ke Korsel lewat program G to G per Senin ini, telah tembus 10 ribu orang. Sementara target BP2MI sendiri pada tahun 2023 adalah 12 ribu PMI.

 

"Masih ada sampai 31 Desember, kami yakini angka 12 ribu itu bisa terlewat. Karena masih ada sekitar 2.100 lagi di Desember yang nanti diberangkatkan," kata Benny.

Baca juga: BP2MI minta pekerja migran Indonesia taati aturan di negara penempatan

 

Menurut Benny, jika penempatan PMI menembus lebih dari 12 ribu orang yang bekerja di luar negeri, hal itu akan mengulang pencapaian BP2MI pada 2022.

 

"Itu tidak jauh beda dengan penempatan yang sukses kami lakukan di 2022, yaitu 12.050. Padahal di era sebelumnya, penempatan ke luar negeri itu hanya tujuh ribuan. Jadi, ini sebuah prestasi," kata Benny.

 

Selama masa jabatannya, Benny juga telah memberikan berbagai perlakuan khusus terhadap para PMI sebelum mereka diberangkatkan ke negara-negara tujuan.

 

"Perubahan tata kelola penempatan, dengan cara memberikan perlakuan hormat pada pekerja migran, bagaimana mereka diberikan perlakuan mulia oleh negara, ini menjadi daya tarik untuk para negara-negara penempatan sehingga Indonesia diberi kuota yang sangat besar," kata Benny.

 

Benny berharap kemampuan berbahasa para calon PMI bisa lebih diperkuat. Sementara khusus untuk para PMI yang bekerja di sektor perikanan, Benny berharap mereka dapat menjalani diklat persiapan sebelum pemberangkatan.

Baca juga: BP2MI nyatakan bansos Rp150 juta kepada pekerja migran di medsos hoaks

 

"Saya ingin mereka satu bulan harus diklat untuk sektor perikanan dan itu konsekuensinya (bertambah) biaya," kata Benny.

Namun, dia menilai pemerintah harus siap dengan konsekuensi tersebut jika ingin menempatkan PMI yang kompeten, diterima di negara penempatan dan bersifat unggul dibanding negara lain.

"Harus siap konsekuensi anggaran untuk menyiapkan anak-anak kita, jadi lebih ahli, terampil di bidang pekerjaan yang mereka pilih dan kemampuan berbahasa," kata Benny.