Banyak cara dilakukan dalam kampanye Setop Boros Pangan, di antaranya hari ini menyerahkan surat edaran ‘Stop Boros Pangan:.....Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur, melakukan kampanye Setop Boros Pangan, meski daerah ini menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Kaltim, karena boros pangan merupakan perbuatan sia-sia dan bisa menjadi ancaman kerawanan pangan.
"Banyak cara dilakukan dalam kampanye Setop Boros Pangan, di antaranya hari ini menyerahkan surat edaran ‘Stop Boros Pangan’ kepada berbagai pihak secara simbolis," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setkab Kutai Kukar Wiyono saat Rakor Ketahanan Pangan di Tenggarong, Selasa.
Penyerahan surat edaran "Stop Boros Pangan" secara simbolis ini dilakukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), restoran, dan hotel-hotel untuk ditindaklanjuti.
Baca juga: NFA gencarkan intervensi stabilisasi pangan tekan kenaikan harga beras
Kampanye digelorakan karena berdasarkan data Bappenas, terdapat antara 23-48 ton makanan tiap tahun yang terbuang percuma atau menjadi sampah.
Makanan yang terbuang menyebabkan kerugian ekonomi antara Rp213 triliun-551 triliun per tahun atau sebesar 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Padahal, seharusnya makanan makanan yang terbuang ini dapat memberi makan 61 juta-125 juta orang atau di kisaran 29-47 persen dari populasi di Indonesia, jika sebelumnya masyarakat tidak memasak atau membeli berlebihan.
Sementara itu Rakor Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar tersebut, dalam rangka kesiapsiagaan krisis pangan.
.Baca juga: NFA jamin stok pangan nasional aman jelang Natal dan tahun baru
Wiyono mengatakan, rakor tersebut merupakan upaya penyamaan persepsi antara pihak terkait bersama Dinas Ketapang Kukar guna memastikan ketahanan pangan dapat terjamin tanpa kendala signifikan di 2024.
"Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan bersama, karena Kabupaten Kukar adalah lumbung pangan di Provinsi Kaltim. sebagai lumbung pangan, tentu hal ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan karena menjelang kepindahan Ibu Kota Nusantara," ujarnya.
Terjaminnya ketahanan pangan di 2024 merupakan isu penting untuk dibicarakan di tengah krisis pangan saat ini, karena krisis pangan dapat terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial.
"Semua upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan pangan ini tentu tidak melupakan target kerja dari Dinas Ketapang Kukar, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026," katanya.
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
