layanan gratis itu karena masyarakat seringkali tidak tahu ke mana harus melapor jika berurusan dengan hukum.Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berencana untuk membuat program bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang ia sebut "Hotline Paris".
Ia ingin menciptakan layanan gratis itu karena, menurut dia, masyarakat seringkali tidak tahu ke mana harus melapor, jika berurusan dengan hukum.
"Jadi ini adalah online, pelayanan gratis. Istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris, itu namanya kira-kira," kata Anies saat menjawab pertanyaan dari panelis saat debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa.
Adapun Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dalam debat, terkait upaya untuk menangani masalah kasus persekusi dan kekerasan yang kerap menimpa kelompok masyarakat tertentu.
Anies mengatakan bakal tetap berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Namun, kata Anies, pasti selalu ada peristiwa pelanggaran, persekusi, hingga kekerasan terhadap masyarakat.
Dia mengatakan nantinya masyarakat bisa meminta pertolongan kepada negara dan didampingi oleh pengacara yang berasal dari negara ketika memerlukan bantuan hukum.
Baca juga: Prabowo janji perbaiki kualitas hidup dan gaji hakim
Baca juga: Ganjar respons Prabowo bahwa penanganan konflik di Papua butuh dialog
Negara, kata dia, tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Penegakan hukum, kata dia, merupakan hal yang nomor satu.
"Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua," kata dia.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar: Pemerintah tidak boleh baper jika dikritik
Baca juga: Prabowo ungkap strategi penyelesaian masalah HAM di Papua
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023
