Menurut amar putusan pengadilan itu, Rukchanok Srinok (29) dari partai progresif Partai Move Forward, dinyatakan bersalah akibat dua unggahan dalam medsos X, dulu masih bernama Twitter, pada 2020.
Dia berhak mendapatkan bebas dengan jaminan yang membuatnya bisa melanjutkan tugas sebagai wakil rakyat, kata pengacaranya.
Salah satu unggahan itu menuduh pemerintah menggunakan distribusi vaksin COVID-19 untuk mempromosikan citra positif monarki yang oleh pengadilan dinilai sebagai penghinaan.
Unggahan lainnya adalah menyebar luaskan kata-kata kasar di X, yang dibuat oleh pengguna lain, yang disebut pengadilan menunjukkan "kebencian besar" terhadap raja.
Hukum lese-majeste atau hukum anti-penghinaan terhadap kepala negara Thailand adalah salah satu yang paling ketat diberlakukan di dunia.
Hukum ini melindungi raja, ratu, pewaris tahta dan penguasa dari kritik, sedangkan pelanggarnya bisa terkena hukuman penjara maksimum 15 tahun penjara untuk masing-masing pelanggaran penghinaan terhadap monarki.
Baca juga: Pemimpin liberal nan ambisius sementara gagal pimpin Thailand
Rukchanok sebelumnya dikenal sebagai aktivis pada sebuah gerakan demokrasi anti pemerintah yang menyerukan reformasi kerajaan dan hukum lese-majeste. Saat itu mereka bisa menggalang massa hingga 100.000 orang.
Dia kemudian bergabung dengan Partai Move Forward yang mengkampanyekan amandemen hukum penghinaan terhadap kerajaan dan memenangkan kursi parlemen pada pemilu Mei.
Partainya memenangkan pemilu tapi gagal membentuk pemerintahan karena ditentang keras oleh para anggota parlemen yang ditunjuk atau bersekutu dengan militer.
Setidaknya 262 orang didakwa menghina monarki sejak 2020, menurut data yang dihimpun grup advokat Pengacara Thailand untuk HAM.
Rukchanok membayar jaminan sebesar 500.000 bath (Rp218 juta) dengan syarat tak lagi melakukan pelanggaran, kata pengacara dan rekan sesama anggota parlemen Weeranan Huadsri kepada Reuters.
Menurut mereka, Rukchanok akan mengajukan banding.
Pengadilan mengatakan bahwa dalam pemeriksaan silang, Rukchanok "tidak menunjukkan kecenderungan untuk menghadirkan bukti yang membuktikan dirinya tidak bersalah". Pengadilan menilai perilaku seperti itu tidak biasa bagi orang Thailand "yang harus menghormati dan tak boleh menyinggung raja.
Baca juga: Kalah suara di parlemen, Pita Limjaroenrat gagal jadi PM Thailand
Sumber: Reuters
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
