Resolusi berjudul "Pelindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban terhadap Hukum dan Kemanusiaan" itu disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Selasa (12/12).
Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 negara, sedangkan 10 negara termasuk Israel dan AS menolak, sementara 23 negara termasuk Inggris menyatakan abstain.
“Inti dari resolusi (Majelis Umum PBB) adalah meminta gencatan senjata, pentingnya melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring dari Jenewa, Swiss, Kamis.
Resolusi tersebut diajukan dengan co-sponsorship 104 negara, termasuk Indonesia dan juga seluruh negara anggota ASEAN dan negara pengamat.
Secara khusus, ujar Retno, Indonesia selama pengajuan rancangan resolusi juga aktif melakukan penggalangan dukungan ke negara-negara Asia Tenggara, Karibia, dan Amerika Latin.
Bersama dengan sejumlah negara OKI antara lain Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Qatar dan Nigeria, Indonesia terus berada di garis depan untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pengakhiran perang di Gaza.
“Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Namun, kami tidak akan menyerah dan kami akan terus berupaya,” tutur Retno.
Selama kunjungan kerjanya di Jenewa, Menlu RI juga memanfaatkan waktunya untuk bertemu perwakilan sejumlah badan PBB seperti WHO, UNOCHA, dan ICRC guna mendiskusikan lebih lanjut isu Gaza.
“Mereka sangat menghargai peran aktif Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Gaza. Dan semua sepakat mengenai pentingnya gencatan senjata dan mereka juga menghargai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia bersama dengan beberapa menlu OKI,” tutur dia.
Baca juga: Menlu RI: Tindakan Israel bunuh warga sipil Gaza bukan "self-defence"
Baca juga: Retno: dunia tak boleh menyerah perjuangkan gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Dua jurnalis Palestina kembali terbunuh di Gaza, totalnya jadi 89
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2023
