Menteri PUPR tidak akan segan-segan membongkar proyek yang sudah jalan apabila tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.Jakarta (ANTARA) - Menjelang berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Maju pada 2024 banyak penyedia jasa di bidang konstruksi-- baik konsultan maupun kontraktor--bertanya-tanya terkait peluang pekerjaan dari proyek-proyek Pemerintah.
Pemerintah sendiri telah menginstruksikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur harus tuntas pada tahun 2024, pada masa transisi pemerintahan.
Memang butuh gerak cepat kalau berkeinginan seluruh pembangunan infrastruktur tuntas menjelang selesainya masa bakti pemerintah yang artinya membutuhkan lebih banyak peran pelaksana di bidang konstruksi.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menjelaskan program yang harus tuntas tahun 2024 menurut arahan Presiden adalah pekerjaan rehabilitasi pasar, sekolah, rusun, jalan daerah, sanitasi, dan air minum.
Kenyataannya memang demikian, beberapa proyek infrastruktur merupakan bagian dari anggaran tahun jamak yang dirancang tuntas pada 2024, kecuali untuk proyek berjangka panjang seperti bendungan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengecualian juga ditujukan pada pembangunan infrastruktur tahun jamak yang kontraknya baru dimulai pada Desember 2023 seperti pembangunan bendungan Cibeet, Cijuray, Karangnongko, dan Pelosika
Anggaran untuk mewujudkan proyek-proyek yang harus tuntas pada 2024 juga sudah disiapkan yang nilainya sebesar Rp147,37 triliun untuk belanja barang dan belanja modal untuk anggaran tahun tunggal (single year) maupun jamak (multiyears).
Pekerjaan itu mencakup sumber daya air senilai Rp47,69 triliun terkait proyek bendungan 26 unit, embung 7 unit, jaringan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 38.000 hektare, ketersediaan air baku 2,5 meter kubik per detik, 58,6 kilometer bangunan pengendali banjir, dan pengamanan pantai.
Adapun untuk Bina Marga memiliki total anggaran Rp55,44 triliun yang meliputi pembangunan jalan tol 50,82 kilometer, pembangunan jalan baru 296,71 kilometer, pembangunan jembatan 4.796,21 meter, dan pembangunan flyover/underpass 2.231,09 meter.
Anggaran untuk Cipta Karya Rp32,96 triliun meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM) 3.105 per detik, penanganan kawasan strategis dan kawasan kumuh 327 hektare, terlayani sistem air limbah 15.550 kepala keluarga, terlayani sistem persampahan 114.310 kepala keluarga, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung 37.880 meter persegi, dan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 564 unit.
Lantas untuk sektor perumahan anggaran yang disiapkan Rp9,26 triliun yang mencakup pembangunan rumah susun 5.479 unit, rumah khusus 589 unit, rumah swadaya 55.046 unit, dan pembangunan sarana umum perumahan 17.776 unit.
Tentunya hal ini akan menciptakan peluang pekerjaan terutama bagi penyedia jasa konsultan dan jasa konstruksi menjelang pergantian pemerintahan pada tahun 2024.
Dengan demikian, pertanyaan dari kalangan penyedia jasa konsultan dan jasa konstruksi terkait kepastian proyek konstruksi pada masa transisi, sudah terjawab.
Dari paparan data dari Kementerian PUPR ini tentunya menjadi angin segar bagi penyedia jasa di bidang konstruksi.
Adapun program yang juga dapat diikuti pada 2024 terkait pekerjaan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR) yang secara berkala ditenderkan untuk seluruh proyek di Kementerian.
IKN
Tak hanya infrastruktur proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, alokasi anggaran (APBN) juga disiapkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
pada 2024.
Pemerintah mengalokasikan anggaran ABPN murni maupun melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di dalam proyek IKN ini.
Untuk APBN murni sendiri alokasi sumber daya air Rp1,58 triliun yang mencakup pengendali banjir, penanganan banjir Sungai Sepaku, penataan Bendung Sepaku, serta pembangunan embung dan perbaikan daerah aliran sungai
(DAS).
Lantas untuk Bina Marga dengan total nilai Rp16,67 triliun meliputi pembangunan jalan akses dan jalan pengumpan, jalan tol, dan pembangunan bandara VVIP.
Untuk Cipta Karya Rp11,44 triliun yang mencakup instalasi penyediaan air minum (IPA) beserta bangunan pendukung, pembangunan sejumlah gedung istana dan kementerian, beserta sarana dan prasarana.
Sedangkan untuk perumahan Rp5,76 triliun yang ditujukan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri, dan rusun bagi aparatur sipil negara dan personel pertahanan dan keamanan.
Untuk melakukan percepatan pekerjaan infrastruktur, Kementerian PUPR telah memiliki aplikasi berbasis industri 4.0 yang mudah diikuti kalangan penyedia jasa.
Meski demikian, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur skala besar tersebut, tantangan yang dihadapi juga besar seperti kebutuhan tenaga ahli di bidang teknik juga harus lebih besar.
Khususnya untuk penyedia jasa konsultan konstruksi berdasarkan pengalaman dalam proses tender banyak yang terpaksa digugurkan karena tenaga ahlinya bekerja di dua paket yang berbeda.
Dengan sistem teknologi informasi yang dibangun Kementerian PUPR saat ini, penyedia jasa konsultan akan dimudahkan untuk menempatkan tenaga ahlinya apakah sudah dipakai atau belum di proyek yang ditawarkan.
Fakta menunjukkan tenaga ahli di bidang teknik di Indonesia memang belum banyak, dengan rasio 5.300 per satu juta. Bandingkan dengan Korea yang 25.000 per satu juta dan AS 20.000 per satu juta, bahkan Vietnam 9.000 per satu juta.
Untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi di 2024 ini, Kementerian PUPR melakukan kolaborasi lintas sektor yakni kalangan akademisi untuk peningkatan sumber daya manusia, asosiasi selaku pembina anggotanya, dan industri konstruksi terkait teknologi, standardisasi material dan peralatan, dan produk.
Khusus bagi konsultan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pekerjaan pada 2024 dikawal lebih profesional. Ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian yakni kualitas pekerjaan, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
Menteri PUPR dalam pernyataannya menyebut tidak akan segan-segan untuk membongkar proyek yang sudah jalan apabila tiga hal tersebut tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Detail
Pertanyaannya bagaimana setelah tahun 2024 seiring pergantian kepemimpinan, apakah program infrastruktur yang saat ini tengah berjalan bisa terus berlanjut.
Estafet dalam pembangunan infrastruktur ini seharusnya terus bergulir untuk mendorong perekonomian. Pengalaman sebelumnya sejumlah proyek mangkrak akibat tak dilanjutkan pemerintahan berikutnya hanya akan menciptakan pemborosan di bidang ekonomi.
Peran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dalam hal ini menjadi krusial agar adanya program-program ke depan yang harus dilanjutkan pemerintahan berikutnya termasuk adanya manajemen risiko apabila proyek tersebut sampai tidak berlanjut.
Deputi Pengendalian Pembangunan Nasional (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas mengatakan selain Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga sudah disiapkan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Bahkan untuk RPJMN 2025-2029 Kementerian PPN/Bappenas sudah menyiapkan hingga tingkat proyek di setiap provinsi dengan demikian pembangunan bisa terukur dan pelaksanaannya bisa lebih imperatif.
Terkait perencanaan hingga 2045 lebih diarahkan pada sasaran mewujudkan Indonesia Emas yang mencakup transformasi di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola.
Dalam mencapai hal tersebut, Kementerian PPN sudah menyiapkan tema pembangunan masing-masing provinsi. Sebagai contoh, untuk Sumatera diarahkan kepada bioindustri, kemaritiman berdaya saing, dan hub ekonomi baru.
Tema itu lantas dirinci untuk Sumatera yakni hilirisasi industri bauksit dan seterusnya. Bahkan perencanaan itu sudah sangat detail hingga skala proyek.
Sebagai contoh Bali yang dibagi menjadi kawasan afirmasi Bali Utara, kawasan industri Candikusuma, kawasan pengembangan wisata medis, kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.
Kementerian PPN juga menyiapkan manajemen risiko terkait perencanaan tersebut. Namun perencanaan itu nantinya bisa didiskusikan dengan pemerintahan mendatang agar bisa disesuaikan.
Sebagai contoh tantangan yang dihadapi pembangunan LRT yang mana ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan mendatang mencakup target operasi yang mundur, penyesuaian desain, spesifikasi kereta yang berbeda-beda, dan roda kereta yang belum standar.
Soal manajemen risiko pembangunan nasional ini sudah diatur melalui Perpres No. 39 tahun 2023 yang di dalamnya mengatur soal konsistensi perencanaan penganggaran, pengendalian, pengukuran kinerja, dan adanya insentif dan disinsentif.
Bahkan penjabaran dari manajemen risiko ini sudah termuat di dalam perencanaan masing-masing provinsi sebagai contoh di Jawa Barat tantangan yang dihadapi adalah rendahnya rate tenaga konsultan dan belum adanya pembinaan dari pemerintah daerah.
Dengan adanya manajemen risiko ini tentunya akan membantu penyedia jasa konsultan dan kontraktor untuk memberikan kepastian dalam menjalankan usahanya ke depan.
Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan.
Terkait hal itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkondo) Erie Heryadi mengatakan tengah menghimpun tim sukses masing-masing capres untuk memastikan program pembangunan yang ada
saat ini terus berlanjut.
Dengan adanya pedoman besar pembangunan ke depan, setidaknya anggota Inkindo sudah memiliki ancang-ancang setiap tahunnya untuk melaksanakan pekerjaan di bidang yang diminati, termasuk untuk memastikan bahwa
tenaga ahli yang diminta sudah tersedia.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023
