Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ganjar dalam debat pertama capres yang menyebutkan ingin mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, PDI Perjuangan menempatkan isu antikorupsi dalam reformasi sistem hukum nasional.
"Maka rekam jejak digital itu menunjukkan bahwa pada 18 Maret 2023 lalu, kami mengundang Prof. Mahfud untuk hadir di Sekolah Partai di dalam memberikan penjelasan terhadap penataan sistem hukum nasional kita, yang di dalamnya ada sistem demokrasi, ada sistem ekonomi, sistem politik, karena ini saling berkaitan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat.
Pria asal Yogyakarta itu menilai sistem politik yang sangat liberal menciptakan ekonomi biaya tinggi. Hal itu secara empiris membuktikan kecenderungan terjadinya korupsi dan transaksi kepentingan dengan menggunakan kekuasaan.
"Sehingga apa yang disampaikan Pak Ganjar itu merupakan suatu komitmen bersama yang didukung oleh seluruh partai politik, hanya saja itu ditempatkan dalam satu kesatuan konsepsi reformasi penataan sistem hukum nasional yang nanti akan dipimpin oleh Prof. Mahfud Md.," ujarnya.
Hasto menambahkan pasangan Ganjar-Mahfud adalah paket lengkap. Sebab, di dalamnya terdapat pakar ekonomi, pemerintahan, dan hukum.
"Sehingga yang tidak banyak disorot publik, simbol dari Pak Mahfud di dalam debat menggunakan timbangan," jelas Hasto.
Baca juga: Soal pupuk bersubsidi Jateng, Hasto: Jokowi di belakang Ganjar
Baca juga: TPN kedepankan substansi debat orisinal, berkultur Indonesia
"Timbangan itu bukan hanya keadilan di dalam hukum, tetapi juga keadilan di dalam politik terhadap setiap warga negara, keadilan di dalam menggunakan aset-aset negara untuk kepentingan rakyat, keadilan di dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya mendapatkan pekerjaan yang layak," sambungnya.
Sebelumnya, Selasa (12/12), Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen membereskan undang-undang perampasan aset dan menyeret koruptor ke Nusakambangan.
Ia mengatakan sebagai pemimpin sebuah bangsa yang besar harus menunjukkan praktik antikorupsi dengan sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.
“Yang pertama dari sisi penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan," ujar Ganjar di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.
"Kedua perampasan aset maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," ujarnya.
Menurut dia, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat. Salah satunya dengan mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.
Baca juga: Sekjen PDIP menduga “undecided voter” tinggi karena intimidasi
Integritas, kata Ganjar, juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin agar jajarannya di seluruh daerah bisa bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan janji politik yang disampaikan saat sebelum menduduki kursi kepemimpinan harus dijalankan dengan sepenuh hati agar sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia bisa terus dipelihara.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
