DPRD DKI desak DKI tambah subsidi untuk tekan tingginya biaya hidup

 

"Pemberian subsidi tambahan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat bawah dari tingginya biaya hidup," kata Khoirudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

 

Khoirudin menuturkan saat ini yang dibutuhkan adalah memberi tambahan bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan dan pengeluaran bagi pekerja juga bisa tercakup pemerintah melalui Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

 

Terlebih, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia, yakni mencapai Rp14,8 juta per bulan.

Biaya hidup 2022 DKI Jakarta tersebut tercatat meningkat dari 2018 yang sebesar Rp13,45 juta.

Baca juga: BPS catat nilai konsumsi rumah tangga DKI Jakarta tertinggi pada 2022
Baca juga: Jakarta kota biaya hidup tinggi

 

Dia menilai, Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disepakati sebesar Rp5.067.381 atau naik 3,6 persen pada 2024 masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak di Jakarta.

"Diharapkan dengan kebijakan penambahan subsidi untuk masyarakat dapat tepat sasaran dan meringankan beban hidup masyarakat," tuturnya.

 

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin juga meminta Pemerintah Provinsi DKI bekerja keras untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan tidak hanya saat momen tertentu saja.

 

“Pemerintah paling bertanggungjawab terhadap kondisi ini. Harus ada terobosan untuk mengendalikan harga,” ujar Suhud.

 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, yakni dengan nilai konsumsi SBH sebesar Rp14,88 juta.

 

"Nilai konsumsi yang tinggi ini disebabkan karena biaya hidup di kota tersebut tinggi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini pada sosialisasi hasil SBH 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta.