“Groundbreaking masih dalam pembahasan,” kata Menhub, usai melihat langsung kondisi lokasi pembangunan LRT dan rapat dengan jajaran Pemprov Bali di Kabupaten Badung, Minggu.
Dari pembahasan itu, Menhub menyadari ada dua hal yang krusial sehingga LRT memang harus segera ditindaklanjuti, yaitu Bali yang merupakan pameran atau wajah pariwisata taraf internasional milik Indonesia, serta kemacetan yang tak tertangani.
“Memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang apabila tidak kita tangani, oleh karenanya sama dengan Jakarta kita akan membuat format bahwa penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)-nya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis sebagai minoritas,” ujar Budi Karya.
Baca juga: Menhub tindak lanjuti pembangunan LRT untuk kurangi macet di Bali
Nantinya Pemprov Bali akan memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen, jadi pemda sudah bersedia mendanai capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga.
Budi Karya membocorkan bahwa sudah ada negara yang setuju menggarap tahap pertama LRT ini, namun rencananya akan dikombinasikan dengan perusahaan swasta, sehingga kehadirannya di Bali ini untuk melihat kondisi riil dan awal pembangunan LRT segera terlaksana.
Atas kunjungan Menhub Budi Karya di Central Parkir Kuta, lokasi pemberhentian kereta cepat LRT nanti, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengaku senang.
Pemprov Bali menilai ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang peduli dengan kondisi kemacetan Bali yang berimbas juga pada pariwisatanya.
“Bali sangat membutuhkan transportasi pariwisata yang modern, karena memang kita rasakan saat ini pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa terutama bandara ke wilayah Kuta sampai Canggu. Terima kasih perhatiannya kepada Bali untuk kemajuan pariwisata,” ujarnya.
Baca juga: Menhub tinjau Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk jelang liburan akhir tahun
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
