"Kenapa sekarang ini masih timpang? Kenapa sekarang semua ini pertumbuhan belum menyentuh enam persen? Teori yang paling bisa menjelaskan itu semua adalah karena Indonesia ini terlalu banyak korupsi," kata Mahfud dalam "Dialog Diaspora NTT bersama Prof Mahfud MD" di Jakarta, Selasa.
Mahfud meyakini perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih dari enam persen setiap tahunnya, tetapi kasus korupsi yang tidak kunjung bisa diatasi oleh pemerintah membuat terjadinya ketimpangan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia pengelola.
"Misalnya saya mencatat empat tahun terakhir kasus-kasus yang saya tangani saja itu menyangkut korupsi Rp701 triliun," katanya.
Ketimpangan tersebut praktis membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi tidak merata.
Ia mencontohkan kontribusi wilayah barat Indonesia yang mendominasi 80 persen pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pulau Jawa menyumbang 57 persen perekonomian nasional, sedangkan wilayah timur Indonesia hanya berkontribusi 20 persen.
Mahfud menyayangkan hal tersebut mengingat wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi alam, keberagaman budaya yang amat kaya, namun kondisinya masih di bawah rata-rata nasional karena belum maksimal mengelola potensi yang ada.
"Sehingga saya katakan, teori apapun yang Anda pakai kalau tidak mampu memberantas korupsi, sekurang-kurangnya menghentikan keberlanjutan korupsi dari waktu ke waktu, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai maksimal," ujar pria yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut.
Baca juga: Ganjar beberkan persiapan Mahfud hadapi debat cawapres
Baca juga: KPU DKI siap beri pendampingan pemilih disabilitas mental
Mahfud mengaku telah mempelajari sedikitnya empat sektor penting yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi yakni besarnya belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, kegiatan ekspor-impor, serta digitalisasi.
"Di empat sektor sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat, itu korupsinya terlalu banyak," katanya.
Menurutnya dia jika masalah korupsi bisa ditangani maka dana yang diambil oleh para koruptor dapat menyelamatkan UMKM di daerah untuk berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rata.
Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah agar lebih fokus meningkatkan perekonomian bangsa, sehingga dapat membagi pendapatan secara adil untuk mewujudkan pemerataan hingga tingkat masyarakat terbawah.
"Termasuk mengatasi ketimpangan antar satu daerah dengan daerah yang lain, termasuk tentu saja NTT yang harus menjadi bagian dari prioritas utama untuk pembangunan ke depan," ujar Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Gerakan Rakyat aktif kampanyekan gagasan dari AMIN di wilayah 3T
Baca juga: Prabowo pastikan akan terapkan konsep ekonomi digital untuk UMKM
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
