Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi, kembali menyampaikan harapannya agar Indonesia memimpin sokongan yang menolak aksi agresi militer Israel di tanah Palestina dan Libanon. "Saya tetap berharap Indonesia memimpin barisan pendukung Palestina dan Libanon, yang saat ini tengah diserang oleh zionis Israel," kata Dubes Fariz dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis sore. Menurut dia, Indonesia pantas memimpin karena potensinya yang sangat besar yakni sebagai negeri dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia sekaligus anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Tapi saya juga sadar bahwa Indonesia sendiri tengah menghadapi banyak masalah. Saya bisa mengerti itu," lanjut Dubes Fariz. Ia juga menilai potensi besar yang dimiliki Indonesia juga merupakan faktor yang sangat memungkinkan langkah Indonesia sangat dibatasi oleh pihak-pihak lain nantinya. "Indonesia harus berhati-hati, karena Islam di Indonesia jauh lebih moderat daripada Islam di Timur Tengah," kata dia membandingkan. Namun demikian, masih kata dia, Indonesia memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk melihat masalah Palestina yaitu pengalaman pernah menjadi negara yang dijajah. "Pengalaman imperialisme itu merupakan faktor penting untuk melihat duduk masalah konflik Palestina-Israel," kata Dubes. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Da`wah Islam Indonesia (DDII), H. Husein Umar, menilai sikap Indonesia terhadap krisis di Palestina dan Libanon dalam tiga pekan terakhir ini sudah sangat terlambat. "DPR baru membahas secara panjang tentang krisis di Timur Tengah, betapa brutal dan biadabnya Israel, saat parlemen hendak memasuki masa reses, padahal kita adalah negara Muslim terbesar yang berada di luar jazirah Arab," kata dia. Ia mengutip perkataan mantan Wakil Presiden Indonesia, Adam Malik, beberapa tahun silam. "Kebijakan luar negeri kita saat ini cuma bisa menggeleng dan mengangguk sesuai kemauan Washington," ujarnya. Sementara itu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (18/7) telah mendesak dilaksanakannya gencatan senjata di Libanon dan Gaza, sekaligus pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian yang disponsori PBB.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006