Jakarta (ANTARA) - Pedagang pasar barang bekas Notoharjo di Surakarta, Jawa Tengah, meminta calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengencangkan usaha ('gaspol') menjadikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti tetap memakai bentuk blanko.

"Pakai KTP yang lama itu (blanko), biar terprogram KTP Sakti di situ nantinya," kata Ketua II Paguyuban Himpunan Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Joko Sugiarto (57) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu.

Baca juga: Pakar: KTP Sakti Ganjar-Mahfud solusi cegah bansos salah sasaran
Baca juga: Ganjar-Mahfud janji sempurnakan bansos agar tepat sasaran


Menurut Joko, rakyat Surakarta tidak kesulitan mencetak blanko KTP karena sudah punya. Sebaliknya, untuk mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD), harus dimiliki dulu ponsel pintarnya.
 
"KTP yang lama itu bisa untuk 16 program Bapak Ganjar, termasuk Kartu Tani, segalanya masuk. Kita enggak perlu pegang 16 kartu, cukup pakai KTP saja buat bisa mengakses itu. Jadi tetap pakai kartu (blanko)," kata Joko.
Ketua II Paguyuban Himpunan Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Joko Sugiarto (kedua kanan) berfoto dengan pose tiga jari bersama para relawan Ganjar di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023). ANTARA/Abdu Faisal

Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Pasar Notoharjo, Minggu, memastikan rencana program KTP Sakti tidak dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena bentuk KTP yang saat ini berlaku saja, sudah cukup.

"Enggak tahu ya, digital itu maksudnya apa. KTP dari dulu sudah elektronik kok. Basisnya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Ganjar kepada wartawan.
Ganjar mengatakan bentuk KTP Sakti memang biasa saja. Bedanya, kartu itu bisa menyatukan semua data penerima program bantuan sosial untuk masyarakat miskin melalui satu data yaitu NIK.
 
Respons program itu cukup baik di mata masyarakat. Alasannya seperti disampaikan pedagang Pasar Notoharjo Sri Mulyani, masyarakat mulai sadar bahwa ada data penduduk yang perlu diperbaiki.

Kedua, program KTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi banyak-banyak memegang kartu seperti di masa lalu.

"Intinya jadi ringkas ya pak. Kedua, merata, jangan sampai Program Keluarga Harapan (PKH) yang punya dapat, yang tidak punya enggak dapat," ucap Sri Mulyani.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023