Ada lima poin yang disampaikan pada deklarasi yang dipimpin langsung oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho di Solo, Jawa Tengah, Jumat tersebut.
Poin pertama yakni mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Poin kedua adalah menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik tanpa merendahkan martabat pihak lain, ketiga menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks atas dasar SARA, intoleransi, dan radikalisme dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat merusak persamaan dan keharmonisan masyarakat.
Selanjutnya, sebagai poin keempat adalah menjadikan pemilu sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan poin kelima adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengatakan 21 rektor tersebut bersepakat untuk mendeklarasikan pemilu damai.
"Apalagi kebetulan ini ada yang perguruan tinggi negeri. Kami menjaga netralitas ASN agar betul-betul pada pelaksanaan kampanye ini pelaksanaannya bisa netral. Namun demikian pada perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta itu sepenuhnya karena ada aturan-aturan sendiri," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, sesuai dengan aturan maka kampus tidak boleh digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan atau mendukung satu per satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi yang mengikuti deklarasi tersebut selain UNS, di antaranya ada Unisri Surakarta, Universitas Surakarta (UNSA), Universitas Tunas Pembangunan (UTP), Universitas Veteran Sukoharjo, Universitas Sahid, Universitas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, dan ISI Surakarta.
Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh rektor tetapi juga diikuti oleh dosen dan perwakilan mahasiswa masing-masing perguruan tinggi.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023
