“Kami pastikan keandalan ATM yang kami pantau selama 24 jam,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Jumat.
Ada pun jumlah penyediaan kas tersebut menurun dibandingkan pada 2022 mencapai Rp972 miliar.
Penurunan tersebut karena masyarakat sudah mulai beralih menggunakan transaksi non tunai di antaranya penggunaan pembayaran melalui kode batang atau QRIS.
Bank pelat merah milik pemerintah daerah di Bali itu memiliki sebanyak 238 unit mesin ATM di seluruh Bali.
Untuk memastikan keandalan mesin, pihaknya melakukan pengawasan secara berjenjang dan berkala yang dipantau oleh pengelola di unit kerja dan juga pemantauan secara sentral oleh kantor pusat bank daerah itu.
Baca juga: BPD Bali mengucurkan KUR Rp1,72 triliun Januari-Desember 2023
Pengawasan itu meliputi operasional mesin ATM dan keamanan ruangan serta mesin ATM.
Nantinya, pengawasan secara sistem terkait operasional mesin ATM itu terhubung langsung ke telepon seluler petugas di unit kerja dan kantor pusat serta melalui kamera pengawas yang terpasang di ruangan ATM terkoneksi ke kantor cabang masing-masing dan kantor pusat.
Di sisi lain, bank BUMD ini juga menggencarkan transaksi non tunai di antaranya melalui perluasan transaksi QRIS yang tak hanya digunakan di dalam negeri tapi juga merambah tiga negara di Asia Tenggara yakni Singapura, Thailand dan Malaysia, sekaligus sebagai bank daerah pertama yang masuk pasar ASEAN.
Selain itu, BPD Bali juga menjadi bank milik pemerintah daerah pertama di tanah air yang mendapatkan izin menerbitkan kartu kredit Indonesia (KIK) sebagai metode pembayaran non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah daerah di Bali.
Baca juga: BPD Bali terbitkan kartu kredit pembayaran belanja pemda
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
